Timnas Anies-Muhaimin Dapat Laporan: Kades di Sumatera dan Kalimantan Dikerahkan Paslon Tertentu

TRIBUNJAMBI.COM - Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies -Muhaimin ungkap adanya dugaan kecurangan yang akan terjadi di Pemilu 2024.

Kecurangan itu dengan pengerahan kepala desa yang ada di Sumatera dan Kalimantan untuk memilih Paslon tertentu di Pilpres 2024.

Dugaan adanya kecurangan itu diungkapkan Ketua Umum THN Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir.

Dia mengatakan dugaan kecurangan itu diantaranya, putusan DKPP terhadap Ketua KPU, ketidaknetralan sejumlah perangkat pemerintahan, hingga penyalahgunaan sistem IT KPU.

Soal ketidaknetralan perangkat pemerintahan, Ari mengatakan pihaknya menemukan fakta bagaimana perangkat desa posisi kepala desa untuk memenangkan paslon tertentu.

Tak hanya kepala desa, pejabat kementerian melakukan upaya mencurigakan terkait proses pemilu.

"Keterlibatan kades untuk menenangkan calon tertentu dengan berbagai modus," kata Ari dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).

Ari juga mengatakan, dugaan pengerahan kepala desa tersebut terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca juga: Pesan Presiden Jokowi ke KPPS Jelang Pemilu 2024, Bekerja Secara Jujur, Adil, Tegas, dan Cermat

Baca juga: Perjuangan PPK Distribusikan Logistik Pemilu 2024: Susah Payah Terobos Eceng Gondok

Baca juga: Sejumlah Anggota KPPS Meninggal Jelang Pencoblosan, KPU RI: Mudah-mudahan Enggak Bertambah

"Itu terjadi di beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan, laporan-laporan. Jadi, tim hukum kami terbentuk cukup lama, mereka mendapatkan laporan dari masyarakat itu, informasi-informasi ini. Informasi inilah yang kami follow up, baik itu ke KPUD maupun Bawaslu daerah," kata dia.

Dia berharap KPUD dan Bawaslu daerah menindaklanjuti laporan-laporan tersebut agar tidak menjadi fitnah yang berkepanjangan.

"Dan kami yakin, kami masih yakin bahwa dari aparat pemilu ini, maupun dari aparat penegak hukum, keamanan, masih sangat banyak yang ingin pemilu berjalan dengan damai, baik, dan oleh karena itu, faktor mutlaknya itu apa? Kejujuran, tidak ada kecurangan baru itu akan terjadi kedamaian," kata dia.

Dia mengatakan bahwa hingga saat ini baik KPUD dan Bawaslu belum menanggapi soal dugaan tersebut.

"Karena ini temuannya banyak, wajar kami menganggap itu seperti skenario, karena laporannya banyak. Belum nanggapin," pungkasnya.

Pesan Presiden Jokowi Jelang Pemilu 2024

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bekerja secara jujur dan adil dalam Pemilu 2024.