Melapor Itu Keren, Mengadu Itu Hebat, Bincang Bareng Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng

Berikutnya, standar output ini terkait dengan penilaian dari masyarakat sebagai penerima layanan.

Kami punya sekitar 10 bentuk maladministrasi yang ini semua adalah ekosistem yang membentuk tingkat koruptif.

Lalu, ada pengaduan bahwa pemerintah daerah, kepolisian dan kantor pertanahan tidak saja memberikan layanan, tapi juga harus menyiapkan kanal pengaduan.

Ini bagian hak masyarakat untuk mengawasi.

Unit kerja pengaduan ini harus benar-benar difungsikan karena sangat pentingnya dengan yang lain.

Jangan kemudian ini unit pengaduan ini hanya menjadi tambahan atau sampingan yang isi di dalamnya itulah anak magang, tenaga honorer.

Karena ini adalah pencipta kesan pertama layanan.

Saya sarankan agar masyarakat itu terlayani haknya, hak untuk mendapatkan pelayanan publik, tapi hak juga untuk mengawasi, ketika pelayanan publik itu diberikan.

Satu instrumen dalam pengawasan itu adalah disiapkan unit kerja pengaduan dan aplikasi atau kanal-kanal yang memudahkan pengaduan yang ada.

Apa masalah yang muncul yang sering diterima Ombudsman di Provinsi Jambi?

Ombudsman punya dua sayap pekerjaan dalam kerangka pengawasan.

Artinya, kita itu mencegah dengan membangun sistem yang baik agar tidak terjadi masalah atau kerusakan.

Sayap yang lain itu sayap pemeriksaan, kalau di bidang hukum itu namanya penindakan.

Dalam kerangka yang kedua ini, Ombudsman menerima pengaduan atau laporan masyarakat.

Di dalam Ombudsman disebut map kuning, karena laporan itu ditandai dengan map kuning.