Dori Effendi: Praktik Politik Uang tak Dapat Dipisahkan Dari Negara Dunia Ketiga

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Akademisi Ilmu Politik Universitas Jambi, Dori Effendi PH.D mengatakan, praktik money politik atau politik uang tidak dapat dipisahkan dari negara dunia ketiga.

Menurutnya, berdasarkan teori dari Amartya Sen, bahwa Demokrasi itu perlu value (nilai), dan nilai itu berkaitan dengan moralitas.

Katnaya, moralitas itu bisa lahir ketika tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi, tingkat pendapatan masyarakat tinggi, itu adalah dasarnya.

Lalu kenapa di dalam demokrasi, dalam election of demokrasi itu selalu terjadi money politik khususnya di negara dunia ketiga?.

Dori Effendi mengungkapkan, ada tiga hal yang menjadi penyebabnya.

"Pertama memang alasan yang sangat kuat adalah masyarakat menilai politik uang itu bukan lagi menjadi sesuatu tindakan yang dianggap amoral, yang melanggar etik masyarakat," ujarnya.

Kata Dori, ini karena masyarakat pada hari pencoblosan tidak bekerja, sehingga mereka harus mendapatkan konpensasi pendapatan mereka.

"Artinya politik uang itu dianggap sebagai kompensasi, sebenarnya ini melanggar etika, tetapi kata Amartya Sen, value demokrasi itu bisa lahir ketika pendapatannya baik dan pendidikan yang baik," katanya.

Alasan kedua politik uang tidak dapat dihindarkan karena ini menyangkut tentang pendidikan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat di Indonesia yang kategorinya awam tidak pada level yang tinggi, Itu menganggap politik uang itu bukan sesuatu yang aneh dan demokrasi itu bagi mereka bukan suatu tanggung jawab yang ada moralitas.

"Jadi karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap demokrasi itu," ujarnya.

Ketiga, politisi itu sendiri tidak yakin jika mereka tidak melakukan politik uang kepada masyarakat.

"Karena sudah ada kebiasaan yang sangat menahun, setiap periode ke periode politik uang selalu terjadi," katanya lagi.

"Lalu benar atau salah politik uang itu? ya salah, demokrasi tidak mengajarkan jual beli suara, demokrasi mengajarkan masyarakat memilih pemimpinnya sesuai dengan kriteria rekam jejak dan kredibilitas seorang pemimpin semestinya, tetapi kan ini tidak terjadi," pungkasnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Praktik Politik Uang Terjadi di Kota Jambi Jelang Pemilu 2024

Baca juga: Suara Rakyat Suara Tuhan, Ivan Wirata Minta Masyarakat Jangan Golput Saat Pemilu 2024

Baca juga: 1.300 Pemilih di Kabupaten Tebo Belum Punya KTP Jelang Pemilu 2024