Tuna Netra Kecele di TPS, Surat Suara Tak Mampu Diakses

KERIUHAN janji para caleg di baliho itu tak diketahui Abdul Halim Lubis, pria 33 tahun yang saat ini tinggal di Kembar Lestari 2. Dia tak bisa melihat sosoknya, dan tak pernah juga mendengar suaranya.

TRIBUNJAMBI.COM - Ratusan baliho yang memuat foto calon legislatif meriuh jalanan dari Simpang Rimbo hingga ke arah Perumahan Kembar Lestari 2, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Mereka, pemain baru maupun lama, menawarkan janji akan memperjuangkan masyarakat bila terpilih. Pemandangan yang sama juga terlihat di semua sudut Jambi.

KERIUHAN janji para caleg di baliho itu tak diketahui Abdul Halim Lubis, pria 33 tahun yang saat ini tinggal di Kembar Lestari 2. Dia tak bisa melihat sosoknya, dan tak pernah juga mendengar suaranya.

Halim, demikian biasa disapa, merupakan satu di antara seribuan tunanetra (penyandang disabilitas sensorik netra) di Provinsi Jambi, yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Di Jambi, ada ribuan orang yang terdaftar sebagai caleg untuk semua tingkatan, yang kini sedang berusaha meyakinkan publik agar dipilih pada 14 Februari 2024 nanti. “Hanya dua orang saja yang saya tahu,” kata Abdul Halim Lubis, saat berbincang dengan Tribun, pada Selasa (23/1/2024) siang.

Dua nama yang disebutkannya, tidak ada balihonya di sana. Halim mengetahui dua nama itu bukan lewat media kampanye yang digunakan para caleg, baik lewat tebar pesona di jalan maupun lewat media sosial. Dia menilai para caleg belum membuat media kampanye yang bisa diakses tuna netra.

“Saya tahu dua caleg itu karena saya pernah memijit mereka,” jelas Halim. Pria ini punya kemampuan dalam memijit. Kemampuannya yang lain adalah bermain catur. Dia sedang mempersiapan diri untuk bisa tampil di ajang pekan paralimpik nasional yang akan digelar di Aceh dan Sumut akhir tahun ini.

Selama hidupnya, Halim baru ikut satu kali dalam pemilihan umum, tahun 2019 lalu, di Kabupaten Bungo. Kehadirannya di TPS saat itu bukan demi mendukung seseorang, lebih pada rasa penasaran bagaimana rasanya ajang yang disebut ‘pesta rakyat’ itu.

Sesuai informasi yang didengarnya saat itu, akan ada surat suara khusus untuk tuna netra, berupa template braille. Dia hadir ke tempat pemungutan suara dengan keyakinan akan mampu mandiri memilih sosok yang diinginkan.

Baca juga: Bawaslu akan Awasi Presiden Jokowi, Sudah Kirim Surat Imbauan Terkait Kampanye

Baca juga: Tugas Lengkap KPPS Sebelum dan Sesudah Pemilu 2024

Baca juga: Sentil Pendukung Ganjar dan Anies, Ade Armando Kena Skakmat Penonton Viral di Medsos: Asal Nggak 2

Halim tak menemukan yang diharapkan. Di TPS, surat suara template braille yang didapatkan hanya ada dua, untuk memilih pasangan capres-cawapres, dan DPD. Sedangkan untuk DPRD dan DPR RI, dia harus menggunakan jasa pendamping.

“Saya akhirnya minta pendamping (keluarga) pilih sendiri aja untuk DPRD dan DPR RI, karena saya gak kenal, dan nggak tahu juga titik coblosnya,” ungkapnya.

Pengalaman yang sama juga dirasakan Mukti, yang juga penyandang disabilitas netra. Usia sudah 42 tahun, tapi baru satu kali ikut ke TPS, tahun 2009. Sejak itu dia memillih untuk tidak memilih. Bagi Mukti, sistem pemilu Indonesia masih setengah hati mengakomodir kelompok tuna netra.

“Saya waktu itu tidak dapat surat suara braille. Saya diminta pakai pendamping untuk mencoblos calon yang saya mau,” ungkapnya.

Situasi itu tidak adil baginya, sebab tak bisa dipastikannya apakah yang dipilih benar-benar sesuai yang diinstruksikannya, atau justru dimanipulasi oleh pendamping. Setelah itu dia absen di semua pemilu.

Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Jambi, Bika Pratiwi, mengakui banyak tuna netra yang enggan memberikan hak suaranya. Penyebabnya beragam, mulai dari sosialisasi caleg maupun penyelenggara yang minim bagi mereka, akses ke TPS, hingga akses ke surat suara.

Dia menyebut, para kontestan yang ikut dalam pemilihan umum belum melakukan kampanye yang materi kampanyenya mudah diakses tuna netra.

Selama ini hanya diberikan kartu nama yang tidak bisa mereka baca secara langsung. Kampanye berupa pertemuan langsung para kontestan kepada penyandang disabilitas netra, menurutnya jarang dilakukan. Hal ini membuat banyak yang apatis.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Menang Pilpres, Guntur Soekarnoputra: Jokowi Mau Diapain Terserah

Bika Pratiwi juga mengkritisi terkait surat suara braille yang tidak ada untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi. Padahal, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat terutama tuna netra.

“Kalau ke presiden kan jauh jarak kita. Kalau kita ada keluhan dan aspirasi, lebih dekat dengan DPRD di daerah. Tapi justru kami tidak bisa mandiri memilih mereka, harus lewat pendamping,” ujarnya.

Penggunaan pendamping untuk tuna netra ini, terangnya, merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum juga teratasi.

“Kita dapat cerita dari teman-teman, soal keraguan ke pendamping, apalagi kalau pendamping itu bukan keluarga. Kita meragukan yang dicoblos sesuai yang kita sebut,” ujarnya.

Pratiwi pun mengakui banyak tuna netra yang kecele, yang sempat mengira di TPS diberi template braille untuk semua kertas suara. Kenyataannya tidak demikian.
“Bahkan kami menemukan juga di pemilu yang lalu, surat suara untuk presiden yang diberi ke tuna netra bukan tamplate braille, tapi surat yang umum. Ini mengecewakan. Mungkin petugasnya tidak tahu surat suara braille,” katanya.

Walau mendapati banyak yang belum sesuai harapan, Bika Pratiwi mengaku akan tetap gunakan hak suaranya di pemilihan umum 2024 ini. Dia menyebut, akan lebih memilih caleg yang memang paham atas persoalan yang dihadapi oleh kelompok difabel.

Dia menaruh harapan terpilih nantinya anggota legislatif yang memahami perspektif baik tentang penyandang disabilitas.

“Supaya jangan selalu kami dianggap persoalan sosial,” terangnya. Mereka ingin agar ke depan, ada yang memperhatikan dan memperjuangkan penyandang disabilitas agar mendapatkan hak untuk pendidikan yang mudah, alokasi pekerjaan, hingga bidang olahraga.

Terpaku Pada Angka

Pendamping Tuna Netra, Muhammad Usman, menilai penyandang disabilitas hingga saat ini belum dijadikan kontestan sebagai target pemilih, terutama tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, dan tuna grahita. Sehingga, sulit menemukan ada calon legislatif yang melakukan kampanye khusus kepada penyandang disabilitas.

Hal ini, menurut dia, karena yang menjadi target utama para caleg adalah mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya. “Tuna netra jumlahnya tidak banyak, jadi kurang dianggap. Ketimun bungkuk, masuk tak diangap, hilang tak dicari. Caleg terpaku pada angka atau kuantitas, belum masuk ke aspek kualitas,” ungkapnya.

Baca juga: Jangkau Wilayah Tersulit, KPU Sarolangun akan Didistribusikan Logistik Lebih Awal

Kondisi ini akan berdampak pada keputusan yang akan diambil para pengambil kebijakan di masa yang akan datang, di antaranya yang saat ini sedang bertarung di pemilihan umum.

Mereka tidak mendapatkan pemahaman yang memadai atas persoalan difabel, sehingga kebijakannya juga tidak akan mampu berpihak untuk kehidupan penyandang disabilitas yang lebih baik.

Hal senada disampaikan aktivis disabilitas, Detty Herawati. Menurutnya, hingga saat ini dalam semua perhelatan, tak hanya pemilu, suara dan keberadaan kelompok disabilitas kurang diperhatikan.

Dia menyebut, penyandang disabilitas masih dianggap hanya persoalan sosial yang dihadapi, sehingga semua diserahkan begitu saja ke dinas sosial agar mendapatkan bantuan.

“Pola pikir ini seperti itu yang dari dulu sampai sekarang terjadi. Padahal kebutuhan itu banyak, mulai dari akses ke pelayanan publik, bangunan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan yang lain,” ungkapnya.

KPU Siapkan Alat Bantu

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menyiapkan 22.320 alat bantu tuna netra (ABTN) dalam Pemilu 2024 ini. ABTN akan disebarkan ke semua TPS. Setiap TPS menerima satu ABTN Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) dan satu ABTN pemililihan calon DPD RI Dapil Jambi.

Anggota KPU Provinsi Jambi, Suparmin, menyebut tuna netra yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebanyak 1.246 orang.

Suparmin menjelaskan, ABTN berupa template huruf braille yang tegas dan dapat diraba menggunakan jari. Desainnya sama seperti surat suara dengan warna hitam putih. Huruf braille yang digunakan telah memenuhi syarat keterbacaan dan titik-titik emboss, ketinggian tonjolan minimal 0.5 milimeter.

Satu ABTN bisa digunakan berulang kali jika ada lebih dari satu pemilih tunanetra di satu TPS. Meski begitu, pemilih disabilitas tuna netra tetap harus didampingi untuk menggunakan hak pilihnya. Pendamping bisa dari keluarga, orang yang ditunjuk, maupun petugas KPPS.

"Nanti buat surat pernyataan pendamping, siapa yang akan dampingi dia, bisa keluarganya, bisa KPPS," ujarnya.

Di pemilu kali ini, KPU hanya menyediakan ABTN untuk surat suara pilpres dan DPD RI. Untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, tidak tersedia.
Kata Suparmin hal ini dikarenakan ketiga surat suara tersebut berukuran cukup besar.

"Besar itu surat suaranya, jadi nggak bisa," ucapnya, Rabu (24/1/2024).

Soal pendamping untuk tuna netra menjadi perhatian khusus dari Bawaslu Provinsi Jambi. Pihaknya ingin memastikan bahwa pendamping bertindak netral, tidak mengarahkan.

Hal itu diungkapkan Indra Tritusian, anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Dia menyebut, ada potensi kerawanan kecurangan jika berkaca pada Pemilu 2019 yang lalu. "Pengawas TPS sudah tahu, dan mereka sudah memetakan potensi kerawanan-kerawanan itu," jelasnya. (Tribunjambi.com/Suang Sitanggang)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Apa Itu KPPS dan Tugasnya di Pemilu 2024? Berapa Gajinya?

Baca juga: Logistik Pemilu Berupa Surat Suara Mulai Dikemas KPU Kota Jambi