Kementerian ESDM Tanggapi Keputusan Pemprov Jambi Soal Penyetopan Aktivitas Truk Batubara

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapan atas keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, soal penyetopan aktivitas truk batubara lewat jalan nasional.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria, menyebutkan pihaknya menghormati keputusan Pemprov Jambi tersebut. 

"Walaupun sesuai dengan ketentuan perundangan minerba, bahwa penggunaan jalan umum dapat diberikan apabila tidak/belum memiliki jalan khusus batubara," kata Lana Saria, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/1/2024).

Lana berharap pembangunan jalan khusus batubara di Jambi dapat segera selesai yang dibangun oleh tiga perusahaan pengembang.

"Sehingga permasalahan jalan angkut batubara di Provinsi Jambi dapat teratasi dan tidak ada kendala logistik batubara, dari lokasi penambangan menuju pasar, baik pasar domestik maupun pasar ekspor," ujarnya.

Menurut Lana, sepanjang tahun 2022-2023, pemerintah terus mengupayakan dapat terselesainya pembangunan jalan khusus batubara di Jambi.

Dia mengakui bahwa pengunaan jalan nasional memang berdampak terhadap pengguna jalan lainnya.

Meski begitu, dia berharap selagi belum ada jalan khusus pemerintah dapat menggunakan jalan nasional secara efektif.

"Namun dengan mempertimbangkan pemenuhan batubara terutama Domestic Market Obligation (DMO), pengaturan pengangkutan menggunakan jalan nasional perlu dilakukan se-efektif mungkin serta mengoptimalkan penggunaan jalur sungai," pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan aturan yang dikutip Tribun, pertambangan bukan hanya tentang aktivitas di wilayah mulut tambang saja.

Pada UU Minerba disebutkan, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Gubernur Jambi telah membuat kebijakan melarang angkutan batu bara menggunakan jalan umum untuk beberapa ruas, terutama yang mengarah ke Pelabuhan Talang Duku.

Kebijakan ini mendapat reaksi dari transportir batu bara. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran, menuntut gubernur kembali membuka akses truk batu bara menggunakan jalan umum seperti sebelumnya.

Demonstrasi ini berujung ricuh. Kantor gubernur dilempari dengan batu, dirusak, yang menyebabkan bangunan megah itu mengalami kerusakan di beberapa titik.

Di sisi lain, gubernur membolehkan pengangkutan batu bara menggunakan jalur sungai. Hal ini ditentang sejumlah organisasi lingkungan.