Gara-gara Pusat Kurang Memperhatikan, Unjuk Rasa Sopir Batu Bara di Jambi Berakhir Ricuh

Ketua Komunitas Sopir Batu Bara (KS Bara), Tursiman, bersedia ditangkap aparat penegak hukum usai aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi yang berakhir ricuh.

"Kalau saya membela masyarakat, saya all out. Saya bapak tangkap hari ini, saya siap," katanya saat berbincang dengan Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, di samping kantor Gubernur Jambi.

Tursiman mengatakan dirinya sebagai fasilitator dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

"Kalau pun saya ditangkap saya rela karena saya bertanggung jawab sebagai ketuanya," ujarnya.

Unjuk rasa yang berakhir ricuh hingga perusakan fasilitas negara di kantor Gubernur Jambi, merupakan kejadian yang tidak diinginkan.

Akan tetapi, emosi pengunjuk rasa tak lagi bisa terbendung karena tuntutan untuk membuka kembali aktivitas batu bara di jalan umum belum menemukan titik terang dari Gubernur Jambi.

"Kita juga tidak mau sebenarnya, karena ini masalah perut, Pak. Artinya orang ini (pendemo; red) sudah siap semua. Kalau memang Bapak mau tangkapin semua, mereka sudah siap. Artinya ini memang tuntutan, Pak," ucapnya.

Permintaan para sopir itu, kata Tursiman, hanya satu, hauling batu bara kembali dibuka.

"Saya sudah sampaikan waktu saya berhadapan dengan Pak Gubernur, sudah saya sampaikan begitu. Tolong sampaikan secara bijak bahwa Pak Gubernur akan mengambil keputusan dalam waktu singkat," jelasnya.

Kombes Pol, Eko Wahyudi menanggapi pernyataan yang menyebut itu bukan sebatas persoalan tangkap-menangkap. Kapolres menekankan jangan lagi melakukan tindakan anarkis.

"Kalau melakukan aksi, saya selalu kawal, selalu saya amankan, tidak pernah kejadian seperti ini," katanya.

Sementara itu, sopir dan puluhan truk batu bara masih bertahan di lapangan kantor gubernur hingga Selasa (23/1).

"Tuntutan kami belum terpenuhi, itulah kami berjuang sampai saat ini karena belum ada titik terangnya," kata Nas, sopir truk batu bara saat ditemui Tribun Jambi.

Dia mengatakan hingga hari ini masih meminta keadilan, meskipun penjelasan itu bukan langsung dari Gubernur Jambi. Penjelasan dari jajarannya, tidak ada masalah.

"Tapi, harus ada hitam di atas putihnya, soalnya mobil kami masih kredit. Sudah satu bulan ini belum ada kerja karena masih disetop," ujarnya