Gara-gara Pusat Kurang Memperhatikan, Unjuk Rasa Sopir Batu Bara di Jambi Berakhir Ricuh

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Unjuk rasa sopir batu bara yang berujung perusakan fasilitas negara di kantor Gubernur Jambi, merupakan bentuk kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Jambi.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Kemas Alfarabi, Selasa (23/1).

"Sudah seharusnya pemerintah pusat memberi perhatian kepada Provinsi Jambi dengan penyediaan infrastruktur jalur kereta api dan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, sehingga keruwetan permasalahan angkutan batu bara di Jambi yang sudah menelan 150 korban jiwa ini teratasi," tuturnya.

Kemas Alfarabi mengatakan manfaat batu bara sebagai bahan utama menghasilkan berbagai produk gas, bahan bakar industri, hidrogen, solar dan PLTG dari sisi yuridis sudah ada aturannya. "Di UU nomor 4/2009, perda nomor 8/2009, UU nomor 3/2020, Kepmen ESDM nomor 301/2022 dan Perpres nomor 122/2022," ujarnya.

"Namun berbagai persoalan dari 8.600 angkutan jumlah kendaraan dari lebih 60 perusahaan tambang batu bara, yang mengakibatkan kerusakan pada 603 kilometer jalan nasional yang dilaluinya dan kerugian bagi masyarakat Jambi diprediksi selama 100 tahun ke depan kegiatan penambangan batu bara di Jambi tetap dilakukan solusinya," tuturnya.

Indonesia, kata Kemas, merupakan negara berkembang dan masih tergantung dengan ekspor sumber daya alam, khususnya pertambangan.

"Menurut data tahun 2022 jumlah ekspor batu bara sebesar 360 juta ton atau nilai produksi Rp705 triliun," jelasnya.

"Terutama sektor batu bara memberi devisa 60 persen dari keseluruhan sumber energi terbesar ke negara importir india, Cina, Jepang, Filipina dan Malaysia," ujarnya.

Postingan Gubernur

Hauling (pengangkutan) batu bara di Provinsi Jambi sudah menjadi persoalan menahun yang sulit diselesaikan. Aktivitas tersebut berdampak tidak baik bagi masyarakat luas, bahkan menimbulkan korban.

Dalam Instagram pribadinya, Gubernur Jambi, Al Haris menuliskan kalimat terkait penyelesaian hauling batu bara.

"Sebagai pemimpin, saya tidak pernah lari dari masalah. Justru tugas pemimpin itu harus mampu menyelesaikan masalah, dan tidak ada pemimpin yang berniat menzalimi apalagi membunuh rakyatnya," tulis Al Haris pada Selasa (23/1).

Gubernur Al Haris juga mengatakan sumpah diucapkan saat dilantik di bawah kitab suci Alquran, semua yang diperbuat saat memimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

"Saya hanya ingin agar persoalan angkutan batu bara ini tuntas secara permanen, dan tidak banyak masyarakat yang menderita. Untuk apa ada sekelompok orang yang bahagia menikmati uang dari batu bara, sementara sangat banyak orang yang menderita, terganggu tujuannya, bahkan ada ambulan yang pasien di dalamnya wafat karena terlambat mendapatkan perawatan," ujarnya.

Al Haris pun mengetahui bahwa ada dana bagi hasil dari batu bara, tetapi besarannya tidak seimbang dengan dampak yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.