Pemilu 2024
Respon Istana Soal Isu Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Joanes Joko merespons tudingan adanya politisasi bansos dan isu ketidaknetralan Kabinet Indonesia Maju.
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
“Yang harus dilihat jangan hanya dilihat pada bulan-bulan ini. Prosesnya proses panjang, itu sudah proses setahun yang lalu, belum ada prediksi atau apa pun situasi politik seperti yang diframingkan pada hari ini,” tuturnya.
Pengamat Politik Pertanyaan Netralitas Aparat
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan sikap netral dari aparat dalam Pemilu 2024.
Hal itu dipertanyakannya lantaran presiden dan jajaran kabinetnya mempertontonkan ketidaknetralan.
Dia mempertanyakan dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (18/1/2024) dengan tema 'Membaca Netralitas Kabinet Jokowi'.
Saat itu dia menjawab pertanyaan tentang pendapatnya mengenai netralitas dari kabinet Presiden Jokowi saat ini.
“Saya harus berterus terang ya, bahwa ya bagaimana kemudian aparat desa ataupun jajaran ASN di bawah ataupun juga TNI Polri di bawah bisa netral kalau baik presiden maupun anggota kabinetnya benar-benar tidak netral,” tanyanya.
“Khususnya dalam menggunakan kekuasan, baik itu kekuasaan ekonomi, misalnya kayak penggunaan bansos untuk politik atau kampanye.”
Ketidaknetralan tersebut, juga dalam penggunaan kekuasaan eksekutif dalam mendapatkan dukungan masyarakat.
“Dan juga misalnya penggunaan juga kekuasaan eksekutif di dalam misalnya mendapatkan dukungan dari rakyat pada tingkatan yang di bawah.”
“Kalau kita lihat, Pak Airlangga ini bukan satu kali ini saja melihat beliau mengatakan seperti itu, tapi juga Menteri Predagangan Zulkifli Hasan, Pak Airlangga sendiri berkali-kali mengatakan bahwa bansos itu ngomongnya harus terima kasih kepada Presiden Jokowi,” tambahnya.
Baca juga: Waspada Penyakit Ketika Banjir, Dinkes Muaro Jambi Dirikan Posko Khusus
Mengenai hal itu, Ikrar kemudian juga mempertanyakan apakah pembagian bansos tersebut menggunakan uang pribadi Presiden Jokowi.
“Pertanyaan saya, emangnya itu duitnya pribadi Presiden Jokowi? Kan nggak ya,” tambahnya.
“Itu adalah kebijakan pemerintah untuk menanggulangi, membantu rakyat miskin melaui bantuan langsung tunai itu ya, kalau dulu namanya bantuan langsung tunai atau BLT.”
Ikrar juga memastikan bahwa bansos pun dipolitisasi.
Gugatan Ditolak MK, PPP Gagal Lolos ke DPR RI, Efek Konflik Internal atau Dukungan Capres? |
![]() |
---|
Puan Maharani Kembali Jadi Ketua DPR RI Periode 2024-2029, Hasto: Sesuai Arahan Bu Megawati |
![]() |
---|
Jadwal Sidang Gugatan Pileg dan Pilpres 2024 di MK, Putusan 22 April 2024 |
![]() |
---|
Ini 3 Parpol di Jambi yang Mengajukan Hasil Pileg 2024 ke MK, Mulai DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten |
![]() |
---|
AHY Bersyukur Demokrat Pindah dari Koalisi Perubahan, Ungkit 'Luka' Jika Bertahan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.