Polemik Macet Angkutan Batu Bara di Jambi, DPRD Jambi Minta Jalan Khusus Disegerakan

Selain itu, pelanggaran tonase angkutan batu bara juga menjadi salah satu faktor kemacetan, tonase yang melebihi akan berdampak patah as dan jalan rusak karena beban kendaraan. Jika sudah patah as di jalan umum maka sudah bisa dipastikan terjadinya kemacetan panjang karena kelas jalan dan lebar jalan rata-rata 7-8 meter saja.

"Untuk muatan tonase ini udah kita lakukan pengecekan secara uji petik di pelabuhan, angkutan batu masih angkut 17 hingga 20 ton," jelasnya.

"Jika semua itu tidak bisa dibenahi dalam beberapa waktu dekat kita akan kembali menutup mobilisasi angkutan batu bara pada ruas jalan umum demi kepentingan masyarakat pemakai jalan," tambahnya.

Dhafi menerangkan, pihaknya mengingat menjelang perayaan Natal dan tahun baru, jangan sampai kemacetan terjadi dan mengganggu masyarakat khususnya, umat kristiani yang merayakan Natal dan tahun baru.

Selain itu, Dirlantas juga meminta kepada stakeholder terkait kepentingan jalan ikut sama sama mengawasi operasional bati bara ini sesuai dengan tugas pokoknya masing masing seperti Dinas Perhubungan juga berperan aktif terkait permasalahan parkir, jangan sampai parkir pada bahu jalan dan kelayakan parkir jangan sampai pada musim hujan kantong parkir tidak bisa digunakan karena basah atau banjir.

"Terkait dengan pengisian batu bara di perusahaan tambang, kita juga meminta kepala Dinas ESDM, baik Provinsi dan Kabupaten untuk monitor, pengisian batu bara ke dalam bak angkutan. Di masing-masing perusahaan tambang cegah tonase berlebih," ujarnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Berharap Calon Praja IPDN Ditambah dan Pendaftaran Lebih Merata

Baca juga: Pemprov Jambi Didorong Fasilitasi UMKM Dapat Bantuan Hibah, DPRD Jambi: Upaya Meningkatkan Ekonomi

Baca juga: BPK Wilayah V Bakal Fasilitasi Perusahaan di Zona Penyangga KCBN Muarajambi, Ini Syaratnya