Disnakerin Kabupaten Batanghari Buka Posko Pengaduan untuk Pekerja

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Dewan Pengupahan Kabupaten Batanghari telah melakukan rapat dan menetapkan hasil Upah Minum Kabupaten (UMK) Batanghari sebesar Rp2.891.773.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batanghari, Muhammad Ridwan Noor mengatakan bahwa hasil UMK tersebut berada dibawah Upah Minum Provinsi (UMP) Jambi. Dimana UMP Jambi sebesar Rp3.037.121,85.

Sehingga untuk kabupaten ataupun daerah yang UMK - nya berada dibawah UMP Jambi. Maka harus menerapkan upah minimun provinsi.

"Kami tahun ini membentuk dewan pengupahan. Hasil perhitungan kami untuk UMK Rp2.891.773,00. Dibawah UMP. Artinya sesuai aturan jika hasil kabupaten dibawah, maka UMP yang dipakai," jelasnya Jumat (1/12/2023).

Hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Batanghari tersebut, dijelaskan Ridwan telah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Maka pada tahun 2024, perusahaan di Kabupaten Batanghari harus menerapkan upah minimun yang telah disepakati. Yakni UMP Jambi sebesar Rp3.037.121,85.

Ridwan mengatakan, apabila ada perusahaan yang tidak membayarkan upah minimun tersebut. Maka pekerja dapat melaporkan ke pihaknya atau ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batanghari.

Untuk nantinya dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pengawasan.

"Untuk perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya maka akan kita lapor ke provinsi. Karena untuk pengawasan tenaga kerja ini di UPTD provinsi," jelasnya.