DPRD Provinsi Jambi
Budi Yako Sebut Kenaikan UMP Jambi 2024 Masih Wajar
Anggota komisi IV DPRD Provinsi Jambi Budi Yako tanggapi terkait besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2024.
Penulis: Ade Setyawati | Editor: Teguh Suprayitno
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota komisi IV DPRD Provinsi Jambi Budi Yako tanggapi terkait besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2024.
Diketahui Gubernur Jambi telah meneken UMP Jambi 2024 naik 3,2 persen atau naik sekitar Rp 94 ribu. Namun hal itu mendapat tentangan dari asosiasi buruh.
UMP 2024 ini merupakan hasil perhitungan yang jelas sesuai PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.
Dalam PP itu disebutkan ada beberapa komponen dalam penghitungan besaran UMP. Seperti pertumbuhan ekonomi khususnya pada laju inflasi, dan indeks tertentu (alpha).
Terkait hal ini Budi Yako mengatakan, kenaikan UMP 3,2 persen masih kategori wajar.
"Menurut saya kenaikan 3,2 persen masih dalam kategori wajar, dari yang awalnya Rp. 2.943.121 menjadi Rp. 3.037.121. Karena kita juga harus memikirkan pengusaha jangan sampai terkesan memberatkan," jelasnya, Sabtu (25/11)
"Jika UMP Jambi terlalu besar dan memberatkan Investor akan berdampak pada investasi di Provinsi Jambi," tutupnya.
Baca juga: Daftar UMP 2024 di 38 Provinsi di Indonesia, Jambi di Nomor 20
Baca juga: UMP Jambi Tahun 2024 Naik Rp94.000, Gubernur Al Haris Minta Pekerja Legowo
Baca juga: UMK Harus Lebih Tinggi dari UMP, Disnakertrans Jambi Catat Daerah Belum Ada Dewan Pengupahan
Pansus II DPRD Provinsi Jambi Usulkan Penghapusan Tunggakan Pajak dan Denda Tahun 2024 ke Belakang |
![]() |
---|
Akhiri Masa Reses, Edi Purwanto Serahkan Bus Sekolah untuk Ponpes Al Fattah Sarolangun |
![]() |
---|
Ketua DPRD Provinsi Jambi Soroti Maraknya Judi Online di Kalangan ASN dan Remaja |
![]() |
---|
Pasokan LPG 3 Kg Naik 4 Persen Malah Langka, DPRD Jambi Minta Pertamina Cek Agen dan Pengecer |
![]() |
---|
Jelang Mudik Lebaran, Wakil Ketua DPRD Jambi Tinjau Jalan Rusak di Bahar Utara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.