Koalisi Bersihkan Asap Menuntut Pemerintah Bertanggungjawab Atas Bencana Kabut Asap

TRIBUNJAMBI.COM- Koalisi masyarakat sipil #BersihkanAsap menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab atas bencana kabut asap yang terjadi di Provinsi Jambi. 

Bencana 4 tahunan, kabut asap ini mestinya bisa diantisipasi jika pemerintah berani mengevaluasi izin korporasi yang areanya terbakar, terutama di lahan gambut.

Melihat ke belakang pada tahun 2015-2019 menjadi catatan kelam bagi Provinsi Jambi, yang mana ddalam rentang Tahun tersebut terjadi kebakaran seluas 238.401,3 hektar. 

Dari luasan tersebut 67 persen (158.971 Hektare) areal terbakar berada pada areal gambut dan sisanya 33 persen (79.430,3 Hektare) pada areal mineral.

Setelah 4 tahun berlalu, kini masyarakat Jambi masih dihadapkan bencana kabut asap. 

Dalam rentang bulan September 2023, udara di Provinsi Jambi sebagian besar dalam kategori tidak sehat dan sangat tidak sehat. Sebanyak 7.717, khusus warga Kota Jambi terpapar Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang sebagian korbanya kelompok rentan seperti anak-anak.

Namun celakanya, dalam persoalan bencana kabut asap ini, Pemerintah Provinsi Jambi seperti lepas tangan. 

Alih-alih melindungi warganya, Pemprov Jambi malah melempar tanggungjawab bahwasanya asap yang menyelimuti wilayahnya berasal dari provinsi tetangga. Polusi kabut asap adalah lintas batas dan tidak mengenal batas wilayan.

Baca juga: Indeks Kualitas Udara Jambi Rabu 11 Oktober 2023 Pukul 11.00 WIB Kategori Tidak Sehat Bagi Kelompok

Baca juga: Update Dugaan Pemerasan Eks Menteri Pertanian Oleh Pimpinan KPK, Ini Pengakuan Kombes Irwan

Baca juga: Info Gempa Hari Ini Rabu 11 Oktober 2023 di Cianjur, Berikut Update BMKG

Direktur Beranda Perempuan Ida Zubaidah mengatakan, pemerintah tidak tanggap dalam merespon kabut asap. Padahal ini adalah bencana berulang yang mestinya dapat ditanggulangi, bukan dianggap biasa. 

Tidak sedikit masyarakat yang tinggal dekat titik api mengalami gangguan kesehatan dan tidak ada sama sekali layanan kesehatan yang diberikan pemerintah. Khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

"Seharusnya pemeritah lebih gencar memberikan edukasi tentang dampak asap di sekolah-sekolah, dan membuka layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tinggal di desa dekat dengan wilayah konsesi yang lahannya terbakar," kata Ida.

Sementara itu, Direktur Perkumpulan Hijau Feri Irawan menilai pemerintah telah gagal melindungi warganya dari bencana kabut asap. Saat ini kata Feri, kabut asap menjadi muara dari monopoli air dan lahan.  

"Hal ini semua terjadi karena sengkarut pemberian izin pemerintah kepada korporasi, terutama di kawasan gambut. Gambut mestinya dikembalikan fungsinya sebagai ekosistem lindung. Kalau gambut sudah diberikan izin, pasti perusahaan mengeringkan gambut, air yang harusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari lahan gambut dikeringkan untuk pertanian monokultur/HTI, saat kemarau gambut menjadi kering dan mudah terbakar," kata Feri.

Sementara itu, dari hasil analisis WALHI Jambi banyaknya kebakaran pada areal gambut merupakan dampak dari banyaknya izin perusahaan yang di berikan, aktivitas pengeringan gambut/ kanalisasi yang dilakukan oleh perusahaan serta lemahnya pengawasan kebakaran oleh perusahaan menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah yang diberikan mandat oleh rakyat juga harus memberikan sanksi dan penegakan hukum yang tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kegiatan operasional dan berakibat kepada timbulnya kebakaran hutan dan lahan yang berulang. 

Baca juga: Ketua DPRD Minta KBM Saat Kabut Asap Terus Ditinjau