WANSIF Berangkat dari Dusun untuk Bangun Daerah, Akmaludin Anggota DPRD Provinsi Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Stigma politik itu mahal, harus dibingkai dengan uang, luntur di tangan Akmaludin.

Anggota DPRD Provinsi Jambi yang masih muda ini memaparkan bagaimana membangun jejaring dan kepercayaan kepada rakyat.

Akmaludin merupakan Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia berasal dari sebuah desa di Provinsi Jambi.

Berangkat dari pengalamannya berorganisasi dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), kemudian organisasi di kampus, Akmaludin akhirnya memastikan langkahnya masuk dunia politik. Perjalanan itu pun berhasil berkat dorongan sosok politikus di partainya.

Berikut petikan wawancara Tribun Jambi dengan Akmaludin, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kapan pertama kali terjun ke politik dan bergabung dengan PDI Perjuangan ?

Jadi masuk ke partai politik itu mulai 2015. Tahun 2015 masuk ke PDI Perjuangan, langsung menjadi Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDI Perjuangan. Tentu yang mengajak saya untuk masuk ke PDI perjuangan itu senior saya, ada Mas Edi Purwanto yang hari ini beliau adalah ketua DPD sekaligus Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Artinya Pemilu 2019 lalu maju menjadi caleg untuk pertama kali dan langsung berhasil?

Tahun 2018 kita mulai bismillah maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Batanghari-Muarojambi. Alhamdulillah pencalegan pertama langsung duduk.

Apa yang membuat tertarik untuk terjun ke dunia politik ini?

Jadi gini, karena kan memang dulu ketika sekolah, kemudian sampai kuliah kita aktif di organisasi mulai dari OSIS. Kemudian sampai di organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Nah, kemudian ketika itu Mas Edi ngajak untuk masuk ke PDI Perjuangan, tentu menjadi tantangan baru.

Ketika kita masuk ke partai, maka tujuan akhirnya hanya satu, merebut kekuasaan secara konstitusional baik itu eksekutif maupun legislatif. Karena kalau tidak masuk ke ranah itu dan tidak mempunyai tujuan itu maka sulit.

Kenapa harus merebut kekuasaan itu secara konstitusional, untuk membantu masyarakat itu kan harus melalui kebijakan kebijakan politik, hampir semua kehidupan di negara kita itu diatur, dari lembaga politik, undang-undang kan dibentuk oleh DPR.

Sama dengan DPRD provinsi, kita juga membentuk peraturan daerah. Tentu peraturan inilah yang harus dikawal supaya sesuai dengan situasi dan kondisi dan sesuai juga dengan Pancasila.

Anda kan masuk ke PDI Perjuangan baru tahun 2015, sebelum itu apa kegiatannya?

Jadi saya berawal dari 2006 itu malah menjadi perangkat desa, berjuang dari bawah, waktu itu masih ADD (Alokasi Dana Desa). DD (Dana Desa) belum ada. Kalau dulu perangkat desa itu bukan pekerjaan pokok, gajinya Rp660.000 per bulan dan itu dibayar tiga bulan sekali. Kalau itu menjadi pekerjaan pokok tentulah tidak makan.

Bagaimana perjalanan Anda setelah itu, hingga pada 2015 bergabung dengan PDI Perjuangan?

Ketika 2013, Mas Edi panggil saya karena beliau maju DPRD Provinsi Jambi Dapil Batanghari-Muarojambi. Beliau mengajak bergabung bantu beliau, bagaimana beliau bisa duduk menjadi anggota DPRD. Kemudian pada bulan Oktober 2013 tugasnya bertambah dikasih Mas Edi. Selain membantu beliau juga membantu Pak Ihsan Yunus, saya biasa memanggilnya Bang Ican sebagai calon Anggota DPR RI.

Saya diminta mas Edi mengoordinasi tiga kabupaten, Muarojambi, Batanghari, Sarolangun, dari itulah berawalnya, sampai pada akhirnya 2014, alhamdulillah Mas Edi terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dan langsung menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Bang Ican terpilih sebagai Anggota DPR RI.

Nah, bagi saya ketika itu selesai, tapi ternyata tidak selesai sampai di sana Di awal 2015 itu ada yang namanya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Untuk menentukan siapa yang menjadi ketua partai, sekretaris partai, bendahara partai dan struktur partai.

Waktu itu mas Edi bilang, 'Dindo harus masuk ke PDI bantu abang'. Itu, saya bilang 'saya belum lah masuk ke politik, bang, karena masih banyak yang harus disiapin'. Tapi beliau bilang, 'ya harus belajar dari sekarang, masuklah menjadi pengurus partai, jadi, menjadi kader langsung menjadi pengurus PDI Perjuangan'.

Apakah Anda pernah menyangka bisa menjadi seperti hari ini?

Kalau dulu kita ndak pernah terpikir, ya, untuk menjadi anggota DPRD provinsi, terlampau jauh rasanya. Kita dulu mengalir lah. Ketika itu, kalau pun nyalon, ya, nyalon DPRD kabupaten. Tetapi ya, 2018 itu kita bismillah, maju DPRD provinsi, dengan jaringan, dengan kawan, nah itulah yang membantu.

Nah, maka memang hari ini yang harus kita ubah juga dalam mindset berpolitik bahwa masyarakat ini harus kita edukasi. Masyarakat ini harus kita beri pendidikan politik bahwa mereka harus menganggap politik itu adalah penting, politik, politik penting jangan sampai dalam pesta demokrasi ini kan yang terngiang-ngiang yang selama ini terjadi itu adalah masuk partai politik, nyalon sebagai anggota DPR itu butuh uang yang banyak, dan masyarakat juga masih berpikiran bagaimana nanti hari H ada nggak (uang). Ini harus kita lepas. Bagaimana kita hari ini harus berpikiran kita mengubah itu.

Anggota DPRD yang sudah jadi dan sudah terpilih wajib menunjukan apa yang harus diperjuangkan di DPR, untuk konstituennya, sehingga perubahan itu bisa bergeser, karena enggak seluruh masyarakat itu butuh uang pada hari H.

Banyak yang masih rasional, dia berpikiran bagaimana dusun kita ini bisa maju, bagaimana desa kita bisa maju, bagaimana lingkungan kita ini bisa ada pembangunan. Nah, itu semuanya kebijakan itu berada di DPR.

Karena kalau tidak ada anggota DPR yang punya koneksi dengan masyarakat, tentu sulit untuk daerah itu dapat pembangunan. Kenapa dikatakan seperti itu? APBD itu kecil. Contoh Provinsi Jambi hanya Rp5 triliun sekian, untuk se-Provinsi Jambi, belum lagi belanja pegawai, belum lagi belanja program yang memang wajib, tinggal itulah yang dibagi-bagi.

Menurut pendapat Anda, bagaimana edukasi politik masyarakat saat ini?

Pendidikan politik itu tanggung jawab partai politik. Hari ini dalam undang-undang partai politik bertanggung jawab terkait pendidikan politik pada masyarakat. Kemudian kalau orang bilang bahwa yang bisa mengantarkan seseorang menjadi anggota DPRD itu adalah uang, nah itu salah, kita bisa sampel.

Banyak calon anggota DPRD yang mempunyai kekayaan melimpah, yang tidak jadi, itu banyak. Artinya bukan faktor uang segala-galanya, tetapi lebih kepada faktor bagaimana sosial kita dengan masyarakat, kemudian bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat, bahwa ketika kita terpilih kita amanah, menjalankan jabatan itu.

Kemudian karena kita sebagai wakil rakyat tentu menjadi penyambung lidah. Penyambung lidah siapa, ya, penyambung lidah masyarakat yang ada di dapilnya masing masing. Kalau saya, dapilnya Batanghari Muarojambi, maka seluruh masyarakat Batanghari dan Muarojambi itu boleh menyampaikan usulan, menyampaikan masukkan, menyampaikan kritikan itu ndak masalah. Karena kita harus siap dengan itu, karena kita wakil mereka, bukan hanya pada mereka yang memilih kita, karena kita disumpah ketika kita dilantik itu siap memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

Artinya daerah pemilihan itu yang meliputi dua kabupaten. Kalau saya Batanghari dan Muarojambi, persoalan dulu di sana dia enggak milih kita, itu urusan yang berbeda, ketika kita sudah duduk.

Sekarang ini kita lihat, anggota dewan terpilih lebih memilih membangun wilayah di mana dia menang?
Dan itu betul, kenapa? Ada konsep.yang namanya adil, namun yang adil itu bukan kita menyampaikan seluruhnya, tetapi adil itu yang memang harus kita lakukan, siapa yang membantu kita dulu, yang membantu kita dulu maka itu diperjuangkan terlebih dahulu, supaya juga menjadi pelajaran politik bagi masyarakat yang lain, bahwa kalau dia mau terima uang ya berarti dia terima konsekuensinya, lima tahun ketika dia tidak dapat pembangunan ya karena dia sudah dibayar oleh caleg-caleg yang lain.

Nah kalau kita kan berbeda. Perbedaannya adalah gimana yang masyarakat, maka konsepnya kan ada yang melakukan pembasisan, di mana basis-basis kita karena ketika kita kampanye pasti ada janji politik yang kita sampaikan kepada konstituen, yang kita sampaikan kepada masyarakat, maka janji itu wajib kita tunaikan, nah itu yang harus kita sampaikan. Sedangkan daerah-daerah yang tidak kita ketemu dan tidak bertatap muka kita kan enggak ada janji politik, itu.

Selama empat tahun menjadi Anggota DPRD Provinsi Jambi, apa yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat Batanghari Muarojambi?

Mayoritas masyarakat itu mengeluhkan tentu masalah perekonomian. Itu yang pertama. Yang kedua, dua tahun terakhir ini mengeluhkan persoalan batu bara, macet.

Nah itu yang menjadi persoalan khusus Batanghari-Muarojambi, terutama memang daerah saya, tempat lahir saya Muara Tembesi, itu macet, parah, itu jalur lintasnya, ketemunya di Paal Lima. Nah itu yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Empat tahun menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi, apa yang sudah Anda perbuat untuk masyarakat?

Jadi memang kita karena memang ada reses, kita turun dengan masyarakat, kita ketemu dengan mereka maka program itu berbasis dari kebutuhan mereka, bukan keinginan. Contoh misalnya, hari ini kita mengembangkan untuk di Kecamatan Muara Tembesi. Kecamatan Muara Tembesi itu, selain daripada infrastruktur, ada memang beberapa infrastruktur yang perlu menjadi perhatian, kadang-kadang itu menjadi kewenangan kabupaten, karena keterbatasan anggaran kabupaten, provinsi harus intervensi, karena ini juga adalah masyarakat kita.

Kemudian yang kedua, itu membuat tih, di desa-desa itu kita petakan. Contoh Desa Rantau Kapas Tuo, Desa Rantau Kapas Mudo, Desa Pematang Limo Suku. Ini kan potensinya apa yang mereka lakukan, masyarakat di sana mayoritas petani, apa yang menjadi fokus mereka di sana, mereka mempunyai lahan persawahan yang luar biasa luas, 500 hektare lebih, jadi ini yang kita dorong. Jadi kita kasih mereka bibit padi, kemudian kita kasih pupuknya, kemudian kita kasih pestisidanya, kemudian setelah ini ditanam, maka ada asuransi, asuransi ketika mereka sudah tanam, sudah garap sawahnya kemudian terserang hama tikus misalnya atau terserang musim panas sehingga gagal panen intinya atau banjir, maka mereka dapat asuransi, artinya mereka masih berdaya.

Selain itu, yang kita kasih, mereka tentu membutuhkan alsintan, supaya mereka mengubah mindset masyarakat ini bahwa jangan lagi kita bersawah ini secara tradisional, kita harus modern.

Setelah alsintan ini apa yang kita lakukan kemarin, maka di Rantau Kapas Tuo kita bangun yang namanya respiling unit yang tiga pass, di Pematang Limo Suku kita bangun juga respiling unit, kemudian kita bangun juga yang namanya lantai denyut, kenapa ini harus dilakukan? Ini harus dari hulu ke hilir. Selama ini petani kita mengeluhkan, mindset berpikirnya bersawah itu hanya untuk konsumsi pribadi mereka, tidak ada nilai ekonominya, sehingga mau berasnya itu perah, mau berasnya hancur, mereka nggak peduli, yang penting bisa makan.

Nah hari ini kita ubah, kita geser, apa yang kita lakukan? Ketika kita kasih lantai jemur, mereka bisa jemur padi, mau panas mau hujan suhunya stabil, kemudian kita kasih respiling unit.yang 3 pass, supaya apa? Supaya terpisah mana beras yang baik, mana beras yang hancur itu terpisah, sehingga beras yang berkualitas baik ini tadi itu bisa dijual. Nah hari ini kemarin ketika kita melakukan panen raya di Desa Pematang Limo Suku itu per hektare mereka bisa dapat 7 ton.

Idealnya satu hektare sawah itu 7,5-9 ton. Ini kan sudah sampai pada posisi ideal, nah kalau ini terjadi mereka punya salah satu hektar dapat gabahnya itu 7 ton enggak mungkin mereka bisa ngabisin dalam waktu setahun. Kalau bahasa kami dusun ngusang padi itu ndak kemakan, nah ini harus dijual dan ini menjadi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Apakah para petani kita di Batanghari rata-rata seperti itu? Masih belum teredukasi dalam bertani padi untuk mendapat nilai ekonomi?
Mindset masyarakat hari ini khusus yang Batanghari itu hampir mayoritas bahwa menanam padi di sawah itu hanya untuk konsumsi pribadi. Nah ini yang kita ubah, karena kalau kita lihat di Jawa mereka tuh hanya beberapa petak tetapi bisa sekolahkan anak, nah ini mindset yang harus kita ubah, karena lahan persawahannya masih luas.

Makanya melalui kebijakan itu kita bantu mereka, toh uang ini uang masyarakat, kita bantu mereka, ada bibit padinya kita kasih.

Sama di sisi lain ada beberapa desa yang memang dia enggak butuh sawah, sawahnya enggak ada, mau berlahan pertanian juga ndak ada, tetapi mereka punya misalnya sungai yang bisa kita buat keramba ikan, itu juga ada.

Kemudian bagi petani lagi sama hari ini menjadi persoalan serius bahwa masyarakat banyak yang punya kebun kelapa sawit, mayoritas hari ini bergeser nih dari karet ke sawit, tetapi masyarakat kita karena ketidaktahuan mereka, bukan mereka enggak mau, karena tidak tahu atau kebodohan mereka dalam bertani itu akhirnya mereka beli bibit yang abal-abal.

Ketika mereka beli bibit yang tidak punya label atau bibit yang asli itu mau sudah mereka tanam dirawat dengan baik, tiga tahun mereka pupuk sesuai standar hasilnya juga tidak maksimal, rugi kan.

Nah ini, yang kita lakukan edukasi ke masyarakat harus beli bibit itu yang berlabel biru, punya sertifikatnya artinya asli, ini banyak aspal lan, asli tapi palsu.

Kita mengkategorikan itu pada tiga sisi, yang pertama bagi masyarakat yang mampu, ya, artinya orang kaya Dia punya lahan, dia mampu mengelola lahan, kemudian dia mampu merawat, tetapi persoalan bibit kan mereka sulit, mencari akses bibit yang baik, nah mereka kita kategorikan dia bisa beli ke penangkal resmi. Atau kalau mereka juga kurang mampu karena harga bibit di penangkaran resmi kan mahal, Rp50 ribu-Rp60 ribu per satu batang, maka kita dorong mereka untuk beli bibit subsidi supaya bibitnya memang punya kualitas. Tetapi bagi masyarakat kita yang dia punya olahan, kemudian dia mampu mengelolanya tetapi dia tidak mampu beli bibit, mau beli bibit berlabel mahal, maka ada program pemerintah yang kita buat ialah bibit sawit gratis

Kemudian ada juga masyarakat pedesaan itu rata-rata mereka miskin, tapi mereka punya tanah, tapi tanahnya tidak mampu mereka kelola karena dia tidak mampu mengelola lahan itu, mereka tidak makan, inilah yang kita intervensi full dari pemerintah melalui program pembukaan lahan tanpa bakar.

Artinya land clearing-nya kita bantu bibitnya, kita kasih, mancangnya kita bayarin, kemudian dia tanam pun kita bayari selesai baru mereka rawat.

Nah ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan, karena berbeda kalau masyarakat kota Jambi dia memang buruh, maka dia beda penanganannya, tetapi kalau masyarakat miskin di desa itu rata-rata mereka masih punya tanah yang bisa diolah, tetapi mereka tidak punya modal, ada yang harus kita klasifikasikan.

Menurut Anda, apa yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan peningkatan perekonomian masyarakat?

Ini tergantung klasifikasi wilayah. Masyarakat di pedesaan, kalau mereka bilang kami sulit untuk mencari pekerjaan, sesungguhnya bagi masyarakat pedesaan itu mereka sulit mencari pekerjaan itu adalah pekerjaan yang menurut mereka itu enak, kalau mereka mau bekerja bertani segala macam itu, mereka bisa, tidak kesulitan, tidak sulit bagi mereka. Mereka maunya kerja kantoran makanya dibilang sulit.

Apa yang dibutuhkan sesungguhnya hari ini bagi masyarakat selain daripada infrastruktur ya masalah perekonomian, kita berpikir ini harus dilakukan, kenapa Masyarakat miskin harus kita tuntaskan, karena itu dijamin oleh undang-undang, fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara, nah maka kita wajib ini supaya mereka yang miskin tadi kalau dibantu dengan pembukaan lahan, ketika mereka garap ini dengan baik insyaAllah tiga tahun yang akan datang perekonomiannya akan berubah. Itu targetnya sehingga mereka yang tadinya miskin tidak lagi jadi miskin, yang mereka awalnya rentan miskin bisa kembali ke normal sehingga kemiskinan itu bisa selesai.

Kalau Anda lihat hari ini seperti apa anak muda? Mereka kesannya jarang yang mau menjadi petani?

Kalau saya melihat mereka bukannya tidak mau, karena mereka tidak teredukasi saja. Bahwa kalau kita hitung sebenarnya secara kalkulasi ketika mereka punya usaha itu penghasilannya lebih besar dari orang kerja kantoran, maka kemarin banyak anak-anak muda yang memang kita dorong. Contoh misalnya di Desa Rambutan Masam itu kita kasih bantuan ternak ayam dan itu memang karang taruna, anak-anak muda yang memang belum punya keluarga, mau mereka, kita kasih alhamdulillah berhasil.

Kemudian di Desa Suka Ramai, kita kasih mereka anak-anak muda, daripada nongkrong malam-malam, main kartu, main remi, tapi hasilnya tidak ada, kita suruh mereka buat keramba, mereka jago, alhamdulillah berhasil.

Dan ini yang perlu kita sampaikan, contoh-contoh yang seperti ini masyarakat kita Jambi ini dia perlu contoh, kalau dia berhasil yang lain akan ikut.

Terkait dengan pencalegan 2024, bagaimana persiapan Anda?

Kalau Pemilu 2024, tentu bagi saya menghadapi Pemilu 2024 itu bukan hanya pada saat ini, mulai kita dilantik sebagai anggota DPRD provinsi, dari 2019 sampai hari ini kita tetap turun ke masyarakat, tetap melakukan reses dengan masyarakat dengan konstituen kita dulu, dengan basis kita dulu. Alhamdulillah sampai hari ini masih terjaga, masih terjaga dengan baik.

Kenapa kita terjaga dengan baik, ada program yang kita bawa, ada program yang kita bawa ke mereka, bukan untuk pribadi, tetapi adalah program yang untuk kepentingan umum atau per kelompok ada yang kita kasih ternak bebek, ada yang kita kasih ternak ayam, ada yang dikasih ternak sapi, ada yang kita kasih ternak kambing, kemudian ada infrastruktur yang kita bangun yang memang menjadi janji politik. Contoh, misalnya di Rambutan Masam, itu di desa saya itu dari dulu setiap pemilihan legislatif setiap pemilihan bupati selalu lah permintaan masyarakat bagaimana masjid itu punya turap, karena masjid itu di pinggiran sungai, kalau tidak diturap ini longsor. Nah, tapi alhamdulillah kita sudah bangun itu kita tunaikan janji, kemudian kayak Desa Pulau, ke Desa Suka Ramai, mereka itu tidak punya akses, karena seberangan. Kalau mau, mutar lewat Koto Boyo, jauh mutar. Nah makanya kita bangun jembatan gantung.

Kemudian yang Desa Pulai dulu yang ndak pernah punya aspal satu jengkal pun, alhamdulillah tahun ini dibangun. Nah sama dengan di daerah-daerah yang lain kita lakukan.

Artinya kebutuhan mereka apa, yang tahu kebutuhan mereka ya mereka. Kalau kita kasih program, itu bukan permintaan mereka itu gagal, kalau kita mau tahu kebutuhan mereka, maka kita harus berinteraksi dengan mereka, selalu turun bertemu masyarakat di daerah daerah yang memang dulu kita lunya hubungan historis.

Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat?

Pertama, tentu kita berharap pada Pemilu 2024 nanti kita menjaga ketertiban, kita menjaga toleransi, walaupun berbeda-beda pilihan itu adalah hal yang lumrah dan itu adalah hukumnya untuk berbeda-beda pilihan, tetapi silaturahmi di antara kita itu harus kita jaga.

Kedua, kita berharap kepada masyarakat Provinsi Jambi ini bahwa kita harus memperhatikan politik. Kita harus mengubah paradigma bagaimana mencari calon-calon legislatif, dari yang baik itu harus kita pilih yang terbaik, yang bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat ketika dia duduk di legislatif, itu bisa mewakili suara daripada masing-masing kita di sana, dan mereka juga memperhatikan itu.

Yang paling penting sekali adalah jangan sampai ajang demokrasi ini menjadi ajang perpecahan belah di antara kita, ajang melempar fitnah sana-sini, melakukan black campaign antara satu dengan yang lain. Nah ini harus kita hindarkan sama-sama.

Mari kita kembalikan bahwa proses politik adalah proses yang menyenangkan dan proses untuk merawat bagaimana kita menginginkan daerah, dusun, desa atau kabupaten kita bisa maju.

Untuk itu, bapak ibulah yang mempunyai hak politik, karena itu dijamin oleh undang-undang tidak ada yang bisa mengintervensi untuk memilih si A atau B Karena itu adalah hak individu kita masing masing. (danang noprianto)

Baca juga: WANSIF Menkominfo Budi Arie Setiadi: IP Address Starlink Harus dari Indonesia

Baca juga: Siapa Sebenarnya Muhammad Sejahtera Dwi Putra, Peraih Dua Medali Emas Asian Games di Hangzhou