Fraksi PKS Soroti Defisit APBD Pemprov Jambi hingga Anggaran Mendahului Tanpa Pembahasan

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Mengingat beberapa hari yang lalu berhembus isu perihal APBD Provinsi Jambi yang mengalami defisit hingga hampir 500 miliar lebih, yang mana angka tersebut sudah sangat melebihi batas maksimal dengan kategori sangat tinggi untuk tahun anggaran 2023. 

Juru bicara Fraksi PKS, Supeno mengatakan, sesuai Permenkeu RI Nomor 194/PMK.07/2022 menyebutkan jika batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2023 untuk kategori sangat tinggi hanya 2,8 persen, sementara isu defisit tersebut sudah menyentuh angka 7 persen.

Tentulah hal tersebut membuat gempar seantero Jambi, bak petir disiang hari publik terkejut dan bertanya-tanya ada apa dengan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi.

"Namun bak hilang ditelan bumi, tiba-tiba isu itu lenyap begitu saja tanpa ada kabar dan penjelasan kepada DPRD Provinsi Jambi tentang apa yang terjadi sebenarnya," kata Supeno saat menyampaikan pandangan umum fraksi nya di Paripurna belum lama ini.

Ia juga menyebut, ironisnya justru DPRD Provinsi Jambi juga menemukan adanya rasionalisasi anggaran yang salah satunya membuat program kegiatan baru dan bahkan sudah dikerjakan terlebih dahulu tanpa melewati pembahasan dan pengesahan anggaran dan diminta untuk dimasukkan kedalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini.

"Meski informasi yang kami terima hal tersebut sudah ditolak oleh komisi III dan juga Banggar DPRD Provinsi Jambi. Untuk itu Fraksi PKS meminta kepada Gubernur Jambi untuk bisa menjelaskan seterang-terangnya perihal apa yang sebenarnya terjadi terhadap pengelolaan keuangan daerah kita, sehingga kami dan masyarakat Jambi dapat tercerahkan dan tidak berprasangka negatif terhadap Pemprov Jambi," tutupnya.