Berita Jambi

Provinsi Pertama Jadi Pilot Project, Jambi Punya Potensi Perdagangan Karbon

Provinsi Jambi, memiliki potensi untuk mengurangi gas rumah kaca, dalam konteks perdagangan karbon.

Penulis: M Yon Rinaldi | Editor: Deni Satria Budi
Tribunjambi.com/M Yon Rinaldi
Provinsi Jambi memiliki potensi untuk mengurangi gas rumah kaca dunia dalam konteks perdagangan karbon. 

"Baik yang sekarang sudah dilakukan dengan dukungan pihak lewat Bio Carbon Fund maupun yang dilakukan perusahaan idnustri, kerja sama universitas, asosiasi dan berbagai stakeholder," ujarnya.

Pemerintah sendiri sebutnya, akan meluncurkan Bursa Karbon pada 26 September 2023 mendatang. Yang dimaksud, bursa Karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon.

Tujuan bursa karbon adalah mendorong pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Di mana, secara efisien dan ekonomis, dengan memperkenalkan insentif keuangan untuk mengurangi polusi.

Artinya kata dia, semua proses yang mendukung keberhasilann dari perdagangan karbon melalui Bursa Karbon dari hulu hingga perdagangan yang berhasil baik akan resmi dimulai.

"Seperti penyiapan kegiatan, penyiapan unit karbon, segala bentuk registrasi, verifikasi, sertifikasi, pembuktiaan keabsahan hingga perdagangan dan bagaimana menjaga perdagangan berhasil dengan baik," tutupnya.

Kepala OJK Jambi, Yudha Nugraha Kurata mengatakan, sejumlah perusahaan yang dapat mendukung target tersebut bergerak di sektor pengelolaan kelapa sawit, kayu, karet, teh, hasil laut, tambang batu bara, hingga perkebunan.

“Dalam mendukung pemenuhan Net Zero Emission, perusahaan-perusahaan di Jambi, dapat bertransaksi di bursa karbon dengan harapan bisa mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pada 2060 mencapai target Net Zero Emission,” bebernya.

Dia pun meminta dukungan semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan komponen masyarakat untuk mencapai impian tersebut.

Yudha juga berharap adanya pemahaman lebih lanjut mengenai mekanisme dan aturan terkait perdagangan karbon di Indonesia, terutama yang dilakukan entitas usaha, maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Dukungan dan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku industri, stakeholders yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian hidup, melalui perdagangan karbon di Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Perusahaan di Jambi Dapat Bertransaksi di Bursa Karbon

Baca juga: BRI Hadirkan Layanan Digital Customer Service, Pas buat Kamu yang Anti Ribet!

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved