Provinsi Pertama Jadi Pilot Project, Jambi Punya Potensi Perdagangan Karbon

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Provinsi Jambi, memiliki potensi untuk mengurangi gas rumah kaca, dalam konteks perdagangan karbon.

Potensi tersebut juga akan mendatangkan potensi ekonomi dari perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan untuk perdangan karbon di Provinsi Jambi, dengan menyiapkan regulasi yang dibutuhkan. Baik untuk strategi maupun pembagunan berkelanjutan.

Selian itu, Pemprov Jambi juga telah menyusun peta jalan ekonomi hijau dan pertumbuhan ekonomi Hijau.

“Kita memiliki alam yang di dalamnya ada karbon yang luar biasa dan itu hari ini mahal harganya. Meskipun kita sekarang tidak menyangkal udara seperti apa, tapi dengan teknologi itu bisa diminimalisir,” terangnya.

“Oleh karena itu, kita syukur itu semua. Kita Jambi termasuk provinsi yang pertama yang menjadi pilot project,” timpalnya.

Untuk menuju ke perdagangan karbon itu, Al Haris menegaskan Pemprov Jambi telah mempersiapkan regulasi. Di antaranya dalam RPJMD provinsi Jambi tahun 2021-2026, yang diintegrasikan dengan pembangunan rendah karbon yang merupakan salah satu strategi transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Pemprov Jambi juga telah menyusun master plan atau rencana induk jalan pertumbuhan ekonomi hijau provinsi Jambi tahun 2021-2045 serta didukung degan peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang rencana pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi.

“Agar nanti ke depan pondasi ini kita bangun dan Insya Allah kami siap dengan OJK, dengan teman-teman lain nanti berkolaborasi untuk bagaimana kita bisa menjual karbon kita ini dan ini punya nilai tawar luar biasa,” ujar Al Haris.

"Karbon merupakan peluang bisnis yang besar, karena Jambi punya hutan yang luas dan alam masih terjaga dengan baik. Sehingga pelung bisnis ini sangat besar. Apa lagi ketika karbon punya harga jual," bebernya, kemarin.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Mahendra Siregar, mengatakan, Provinsi Jambi adalah provinsi penting dalam konteks pengurangan gas rumah kaca. Karena keberadaan sumber daya alam yang luar biasa

Potensi untuk dikembangkan di perkuat dalam rangka pengurangan emisi karbon. Untuk itu, pihaknya siap membantu Pemprov Jambi dalam mendapatkan manfaat ekonomi dalam perdagangan karbon.

OJK memberikan pelatihan mengenai registrasi, sertifikasi hinga menjaga kualitas.

"Kami akan menyiapkan pelatihan dalam bentuk-bentuk meningkatkan kualitas penjualan karbon," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, pemilihan provinsi dan kota termasuk Jambi dalam penyelenggaraan seminar terkait perdagangan karbon karena terbukti sebagai sumber yang dapat mengurangi emisi karbon.

"Baik yang sekarang sudah dilakukan dengan dukungan pihak lewat Bio Carbon Fund maupun yang dilakukan perusahaan idnustri, kerja sama universitas, asosiasi dan berbagai stakeholder," ujarnya.

Pemerintah sendiri sebutnya, akan meluncurkan Bursa Karbon pada 26 September 2023 mendatang. Yang dimaksud, bursa Karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon.

Tujuan bursa karbon adalah mendorong pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Di mana, secara efisien dan ekonomis, dengan memperkenalkan insentif keuangan untuk mengurangi polusi.

Artinya kata dia, semua proses yang mendukung keberhasilann dari perdagangan karbon melalui Bursa Karbon dari hulu hingga perdagangan yang berhasil baik akan resmi dimulai.

"Seperti penyiapan kegiatan, penyiapan unit karbon, segala bentuk registrasi, verifikasi, sertifikasi, pembuktiaan keabsahan hingga perdagangan dan bagaimana menjaga perdagangan berhasil dengan baik," tutupnya.

Kepala OJK Jambi, Yudha Nugraha Kurata mengatakan, sejumlah perusahaan yang dapat mendukung target tersebut bergerak di sektor pengelolaan kelapa sawit, kayu, karet, teh, hasil laut, tambang batu bara, hingga perkebunan.

“Dalam mendukung pemenuhan Net Zero Emission, perusahaan-perusahaan di Jambi, dapat bertransaksi di bursa karbon dengan harapan bisa mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pada 2060 mencapai target Net Zero Emission,” bebernya.

Dia pun meminta dukungan semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan komponen masyarakat untuk mencapai impian tersebut.

Yudha juga berharap adanya pemahaman lebih lanjut mengenai mekanisme dan aturan terkait perdagangan karbon di Indonesia, terutama yang dilakukan entitas usaha, maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Dukungan dan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku industri, stakeholders yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian hidup, melalui perdagangan karbon di Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Perusahaan di Jambi Dapat Bertransaksi di Bursa Karbon

Baca juga: BRI Hadirkan Layanan Digital Customer Service, Pas buat Kamu yang Anti Ribet!