Bawaslu Provinsi Jambi Soroti Kerawanan Pemilu di Batanghari, Terutama Soal Netralitas ASN

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Koordinator Devisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Indra Tritusian mengatakan bahwa ada beberapa poin terkait dengan kerawanan pemilu di Kabupaten Batanghari.

Selesai menghadiri acara penandatanganan kerjasama antara Bawaslu Batanghari dan Polres Batanghari, Indra mengatakan bahwa ada potensi kerawanan hasil instrumen Bawaslu RI di Kabupaten Batanghari.

Salah satunya terkait dengan tingkat netralitas ASN saat pemilihan umum.

"Khususnya Batanghari yang menjadi perhatian, yang pertama terkait sosial politik di Kabupaten Batanghari range-nya tinggi 97,5, terkait kerawanan netralitas ASN," jelasnya pada Senin (18/9/2023).

Selain terkait dengan sosial politik, Indra juga menjelaskan bahwa kerawanan pemilu lain di Kabupaten Batanghari berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

"Yang kedua terkait dengan domain penyelenggaraan, memang ini sedang tetapi terjadi di Kabupaten Batanghari," ujarnya.

Selanjutnya terkait dengan kontestasi seperti money politik dan lain sebagainya. Ia mengatakan, hal juga sering terjadi dan mengakibatkan konflik sosial di masyarakat.

"Sebenarnya secara kuantitas kasus money politik di Batanghari banyak, tapi sampai ke tahap penyidikan memang tidak ada. Tapi proses ini saling lapor dari masa A dan B menimbulkan konflik sosial," jelasnya.

Lebih lanjut, Indra juga mengingatkan terkait dengan kekurangan surat suara di TPS. Dia meminta KPU Batanghari untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Berharap dengan adanya catatan ini dapat menjadi perhatian lebih khusus bagi Bawaslu Kabupaten Batanghari dan dapat melakukan upaya pencegahan.

"Kalau lokasi merata, tidak hanya diwilayah terpencil," sebutnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Mata Prilly Latuconsina Disebut Mirip Aliando Syarief, Warganet Singgung Masa Lalu: Mata Hazel

Baca juga: Sepakat dengan Komisi III, Banggar DPRD Jambi Setujui Penolakan Proyek Mendahului Pembahasan

Baca juga: Banggar DPRD Jambi Minta Program Kerja OPD Pemprov Selaras APBD P 2023 dengan KUPA APBD 2023