Edi Purwanto: Komitmen DPRD Jambi Cegah Korupsi Lewat Penganggaran Tepat Sasaran dan Teliti

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI-Selama ini proses-proses penganggaran di DPRD Provinsi Jambi, proses Musrenbang, RKPD, Pokir, KUA PPAS, Pembahasan hingga menjadi Peraturan Daerah betul-betul dilakukan secara teliti. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto di hadapan pimpinan dan jajaran KPK, serta Kepala Daerah hingga Ketua DPRD se Provinsi Jambi, Kamis (14/8) di Ballroom Hotel Swiss Bel.

Edi Purwanto dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Jambi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Provinsi Jambi. Adapun tema dalam kegiatan ini perkuat kolaborasi pencegahan korupsi melalui monitoring center for prevention (MCP) akselerasi sertifikasi tanah milik daerah serta sertifikasi tanah milik masyarakat melalui program PTSL.

Edi Purwanto menyebut bahwa spirit untuk berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi ini menjadi agenda pertama bagi Pemerintah Provinsi Jambi, terutama DPRD Provinsi Jambi. 

"Bahwa kami tidak ingin citra buruk DPRD Provinsi Jambi sebelumnya kembali terjadi. Karena kami juga tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Pada tahun 2014 ada tragedi yang mengingatkan kita semua dan itu membuat citra buruk bagi pemerintah Provinsi Jambi baik gubernur maupun DPRD," sebutnya.

Atas hal itulah, yang hari ini ia jaga betul-betul agar proses penganggaran, mulai dari musrenbang, dan sebagainya hingga menjadi Perda betul-betul teliti dengan baik sehingga tidak ada hal-hal yang inkonstitusional diberikan kepada rakyat Jambi.

Di sisi lain, Edi Purwanto kembali mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah, Ketua DPRD Provinsi Jambi terkait dengan pernyataan Pimpinan KPK terkait tujuh indikator kesejahteraan nasional. Tujuh indikator tersebut yang selalu menjadi pendoman pihaknya dalam menyusun APBD Provinsi Jambi bersama TAPD.

"Sehingga anggaran yang kami anggarkan tepat sasaran dan tepat guna dan jauh dari hal-hal yang disalahgunakan dan berujung pada korupsi itu sendiri," pungkasnya.

Adapun tujuh indikator kesejahteraan nasional tersebut yakni angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian Ibu malahirkan, angka kematian bayi, dan selanjutnya indek pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan terakhir Ginirasio.