DPRD Provinsi Jambi

Dewan Minta Pemprov Jambi Evaluasi Penggunaan Dana BOS di SMA dan SMK, Masih Ada Pungutan di Sekolah

Kata Kamaluddin Havis, sejauh ini masih ditemukan pihak sekolah meminta pungutan terhadap siswa

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Rahimin
tribunjambi/hasbi sabirin
Juru bicara Fraksi Partai PPP Berkarya Kamaluddin Havis. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMB I -Anggota DPRD Provinsi Jambi minta Pemprov Jambi mengevaluasi penggunaan dana BOS masing-masing sekolah SMA dan SMK di Provinsi Jambi.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Partai PPP Berkarya Kamaluddin Havis belum lama ini.

Kata Kamaluddin Havis, sejauh ini masih ditemukan pihak sekolah meminta pungutan terhadap siswa.

Padahal, siswa sudah ditanggung oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kita minta Pemprov Jambi mengevaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA dan SMK dalam Provinsi Jambi," ujarnya.

Diketahui dana BOS untuk SMK 1,6 juta per orang, dikalikan 1000 siswa anggarannya Rp 1,6 miliar.

Begitu juga dana BOS untuk siswa SMA Rp 1,5 juta per orang.

"Jangan ada lagi pungutan padahal biaya sekolah anak sudah dianggarkan di dana BOS,"

"Belum lagi soal penerimaan calon murid baru bahwa. Saya menemukan wali murid masuk anaknya sekolah harus pakai duit dan ini diduga permainan kepala sekolah dan operator," katanya.

"Minta dievaluasi betul penggunaan dana bos, semua sekolah SMA dan SMK se Provinsi Jambi, kalau perlu panggil semua kepala sekolah," pungkasnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Beri Catatan Terhadap Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Sayangkan Perangkat Daerah Tidak Maksimal Menggunakan Anggaran

Baca juga: Perangkat Daerah Serapan Anggaran Rendah, Fraksi PAN DPRD Minta Perhatian Serius Pemerintah

Sumber: Tribun Jambi
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved