Lagi Dinas Luar, Menhub Budi Karya Batal Diperiksa KPK Terkait Dugaan Kasus Korupsi Rel Kereta Api

Ali mengatakan, pihaknya juga tak menutup kemungkinan ada pihak lain selain petinggi Kemenhub yang ikut kecipratan aliran duit panas kasus suap rel kereta api. Juru bicara berlatar belakang jaksa ini memastikan KPK akan terus mengembangkan penerimaan dalam kasus ini.

"Nanti ke depan kami akan terus kembangkan lebih lanjut apakah juga ada pihak-pihak lain yang turut menerima dugaan suap-menyuap beberapa proyek pengerjaan berkaitan jalur kereta api ini," tandas Ali.

Tidak hadirnya Budi Karya dalam pemeriksaan KPK juga diutarakan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati. Adita menyebut tidak hadirnya Menhub Budi sebagai saksi kasus dugaan suap kereta api itu lantaran tengah meninjau proyek transportasi di luar kota.

"Saat ini Menhub tengah mendapat tugas untuk meninjau proyek transportasi di luar kota," kata Adita.

Untuk itu, Adita meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan Menhub Budi sebagai saksi di kasus tersebut.

"Sehingga permintaan keterangan kami mohonkan untuk dapat dijadwalkan kembali," ujarnya.

Adapun proyek yang diduga terkait suap tersebut tersebar di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan tahun 2018-2022. Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga terjadi suap.

Sebab pengadaannya dilakukan dengan cara lelang, tetapi diduga sudah diatur untuk memenangkan pihak rekanan tertentu. Sebagai imbalannya, ada fee yang diberikan.

Baca juga: Napi Korupsi Setor Rp 2 hingga Puluhan Juta ke Petugas di Rutan KPK, Bisa Pegang HP, Makanan Enak

Baca juga: Terjerat Kasus Suap Pengurusan Kasus di MA, Hasbi Hasan Ditahan KPK, Ada 17 Tersangka Kasus Ini

Berikut daftar proyeknya:

1) Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso (Jawa Tengah)

2) Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar (Sulawesi Selatan)

3) 4 Proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur (Jawa Barat)

4) Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera

Adapun fee yang diduga diterima 5-10 persen dari nilai proyek. Diduga uang suap dari swasta kepada penyelenggara negara mencapai lebih dari Rp14,5 miliar.

Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa (11/4) lalu. Total ada 25 orang yang ditangkap dari sejumlah lokasi. 10 orang kemudian dijerat sebagai tersangka.