Berita Sarolangun

Penanganan Inflasi, Ini Upaya Konkrit Yang Akan Dilakukan Pj Bupati Sarolangun

Rapat koordinasi antara pemerintah pusat yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama kepala daerah termasuk Kabupaten Sarolangun, terus dilakukan

Penulis: Sopianto | Editor: Rahimin
tribunjambi/sopianto
Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri menjelaskan upaya konkrit mengatasi inflasi. 

TRIBUNJAMBI.COM,SAROLANGUN - Upaya penanganan inflasi terus dilakukan, bahkan di tingkat daerah selalu dipantau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD). 

Rapat koordinasi antara pemerintah pusat yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama kepala daerah termasuk Kabupaten Sarolangun, terus dilakukan.

Untuk memantau perkembangan inflasi di tingkat daerah.

Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri, Senin (29/5/2023) bertempat di Swiss-Belhotel Kota Jambi mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi 2023 secara daring.

Saat rakor tersebut, Bachril Bakri menjelaskan upaya konkrit Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam penanganan inflasi di daerah.

Diantaranya, dengan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Sarolangun nomor 71/PSDA/2023.

"Kondisi inflasi di Indonesia hingga akhir April 2023 ini mencapai 4,34 persen, sedangkan Provinsi Jambi mencapai 3,78 persen yang termasuk 10 provinsi terendah dalam angka inflasi daerah," katanya.

Bachril Bakri mengklaim, sejumlah komoditi yang menyumbang tingginya angka inflasi di Indonesia termasuk juga di Provinsi Jambi, dari sektor angkutan udara, beras, emas perhiasan, tarif kendaraan travel dan angkutan antar kota. 

Sementara, untuk komoditi penyumbang deflasi itu datang dari cabai merah, daging, ayam potong, ikan, cabe rawit, dan bawang merah.

Menurutnya, ada beberapa trik jitu dalam penangganan inflasi di daerah dan itu dianggap sangat strategis.

Diantaranya, pertama melaksanakan operasi pasar murah. Kemudian pantau harga di pasar dengan cara sidak ke pasar dan distributor agar tidak menumpuk barang. 

Langkah ketiga itu, kata Bachril Bakri, butuh kerja sama dengan daerah penghasil komiditi untuk kelancaran pasokan.

Poin ke empat, gerakan menanam. Merealisasikan biaya tak terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dari enam langkat strategis itu, pemkab sudah melakukan 4-5 upaya tersebut. Untuk Kabupaten Sarolangun masuk daftar 208 pemerintah daerah yang telah melakukan 4 hingga 5 dari 6 upaya konkrit penanganan inflasi daerah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, upaya konkrit dalam penanganan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada 2023 telah melakukan penguatan koordinasi antar stakeholder baik dari TPID Sarolangun, Satgas Pangan dan Forkompinda melalui Rapat Koordinasi TPID Kabupaten dan Provinsi hingga pusat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved