Operasional Truk Batubara Disetop
Polda Jambi Catat 30 Orang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang Melibatkan Truk Batubara
Kombes Pol Dhafi mengatakan, akibat kecelakaan ini, sebanyak 30 orang meninggal dunia, 12 orang luka berat dan 48 orang luka ringan
Penulis: Aryo Tondang | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mencatat, sepanjang 2022 lalu, terdapat 49 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk angkutan batu bara di Jambi.
Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi mengatakan, akibat kecelakaan ini, sebanyak 30 orang meninggal dunia, 12 orang luka berat dan 48 orang luka ringan.
Jika di rinci, jumlah kecelakaan tertinggi terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari, dengan total 23 kecelakaan, disusul wilayah Polresta Jambi sebanyak 9 kecelakaan, Sarolangun 7 kecelakaan, Muaro Jambi 4 kecelakaan, Tebo 2 kecelakaan, Tanjung Jabung Barat 2 Kecelakaan, Bungo 1 kecelakaan, Merangin 1 kecelakaan.
"Itu yang berhasil kita data," kata Dhafi, Kamis (25/05/2023) sore.
Sampai saat ini, polemik terkait mobilitas angkutan truk batubara masih terus terjadi di Jambi. Belum tampak kebijakan yang mampu menuntaskan permasalahan ini.
Sejauh ini, Ditlantas Polda Jambi dan Polres jajaran sudah kerap kali mengambil kebijakan, mulai dari penghentian sementara angkutan batubara, hingga dilakukan penindakan, terkait pelanggaran jam operasional, jumlah tonase, hingga yang parkir di bahu jalan.
Terakhir, tepat pada hari ini, Kamis (25/05/2023), angkutan batubara kembali dihentikan.
Kombes Pol Dhafi mengatakan, penghentian ini dilakukan sampai batas yang tidak ditentukan.
Kata Dhafi, tindakan ini harus dilakukan, mengingat banyaknya truk batubara yang masih membandel, melanggar jumlah tonase, melanggar jam operasional hingga parkir di bahu jalan, berpotensi sebabkan kemacetan.
Di mana, kata Dhafi, hasil rapat dengan KSP, jumlah muatan truk pengangkutan batubara tidak boleh melebihi 15 ton.
"Aturannya di awalkan 11,5 ton, kemudian setelah rapat dengan KSP tidak boleh lebih dari 15 ton," kata Dhafi, saat dikonfirmasi tribun, Kamis (25/05/2023) pagi.
Ia menjelaskan, dua kebijakan terkait jumlah tonase tersebut, akan dikenakan tindakan yang berbeda.
"Jadi begini, jika ada yang lebih dari 11,5 ton akan kita tilang, tetapi kalau ada yang lebih dari 15 ton ke daraan kita amankan dan jadikan sebagai barang bukti," sebut Dhafi.
Namun, Dhafi menjelaskan, fakta di lapangan justru ditemukan truk yang bermuatan lebih dari 20 ton.
Sehingga, pihaknya harus melakukan penghentian angkutan batubara.
"Tetapi kan situasi di lapangan tidak mungkin, kita bertindak atau menindak satu truk saja, itu sudah macet panjang, Ya makanya, caranya hanya bisa kita setop dulu, mereka sadar diri dulu, instropeksi diri, merka harus mematuhi aturan," sebutnya.
Jika setiap perusahaan dan sopir taat aturan, maka angkutan batubara akan boleh kembali beroperasi.
"Kalau sudah mematuhi aturan, ya kita coba buka lagi, tetapi kalau masih melanggar kita setop lagi, yaudah gtu aja," sebutnya.
Baca juga: Persoalan Buka Tutup Operasional Batu Bara, Asosiasi Masyarakat dan Sopir Tebo: Kami Bingung
Baca juga: Juwanda Berharap Bawa Dampak Positif Ekonomi Masyarakat Usai Ditetapkannya UNESCO Global Geopark
Baca juga: Geopark Merangin Ditetapkan UNESCO, Fauzi Ansori: Kita Siap Perjuangkan Usulan Pengembangan
Ini Respon Kanwil Kemenkumham Jambi Terhadap Warga Jambi yang Ditahan Polisi Kerajaan Malaysia |
![]() |
---|
Gubernur Jambi Al Haris Ingatkan Kepala OPD Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK RI |
![]() |
---|
OMG Dukung Perayaan HUT Masyarakat Transmigran di Kabupaten Tebo, Jambi |
![]() |
---|
BPK Beri Waktu 60 Hari Soal Temuan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemprov Jambi |
![]() |
---|
Pemprov Jambi Raih Opini WTP yang ke 11, Ini Pesan Dari Auditor BPK RI |
![]() |
---|