Potensi Transaksi Digital Melalui Sektor Transportasi di Jambi Cukup Besar

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Penggunaan pembayaran melalui digitalisasi di jambi memiliki potensi cukup tinggi, Bank Indonesia mencatat beberapa sektor potensial.

Dikatakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Mukti Rigowo, dalam kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di swiss belHotel Jambi.

Dikatakan, penggunaan digitalisasi di masyarakat saat ini dapat dilihat pada area parkir Bandara Sultan Thaha Saifuddin dan transportasi Trans Siginjai.

"Potensi elektronifikasi transportasi ke depan masih cukup tinggi dengan implementasi pembayaran non tunai seperti di Pelabuhan Kuala Tungkal, perparkiran di mall, serta elektronifikasi pembayaran pada jalan tol Trans Sumatera untuk ruas Betung-Jambi yang saat ini sedang dalam proses pembangunan," ujarnya.

Implementasi digitalisasi pembayaran di Jambi juga terlihat dari pertumbuhan jumlah merchant QRIS dan penggunanya.

Sejak peluncurannya hingga bulan Maret 2023 jumlah merchant QRIS di Jambi tercatat lebih dari 227,3 ribu merchant yang mencakup pasar, mall, kawasan wisata, tempat ibadah, parkiran, lingkungan pendidikan dan sebagainya.

Dari sisi pengguna, telah mencapai 327.333 user yang tersebar di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi.

Tentunya pencapaian ini tidak luput dari sinergi dan dukungan antara Bank Indonesia, PJP dan lembaga non- Bank.

Ke depannya, kata dia dengan akseptasi masyarakat pada berbagai kalangan, Bank Indonesia optimis dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan jumlah merchant dan pengguna QRIS.

BI Jambi juga mengapresiasi hasil Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester II 2022 oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, seluruh TP2DD se- provinsi Jambi sudah berada pada tahap "Digital".

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Seorang Pekerja Bangunan di Batanghari Tersengat Listrik, Ini Imbauan PLN

Baca juga: Sinopsis The Medallion, Tayang 9 Mei 2023 di Indosiar

Baca juga: Bank Dunia Rekomendasikan Pemerintah Hapus Subsidi Energi dan Pupuk