DPRD Provinsi Jambi Pertanyakan Izin Truk Batubara Lewati Jalan Umum: Kalau Ada Munculkan ke Publik

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Partai Gerindra Abun Yani mempertanyakan terkait izin mobil angkutan pertambangan Batubara melewati jalan umum di Provinsi Jambi.

Berdasarkan peraturan Menteri PUPR jika menggunakan jalan nasional untuk kepentingan pribadi atau tambang harus meminta izin ke kementrian.

Sementara melewati jalan provinsi harus mendapatkan izin dari gubernur, jalan Kabupaten harus mendapatkan izin dari Bupati.

"Pertanyaan serius nya apakah mereka pihak pertambangan sudah mendapatkan izin itu untuk menggunakan jalan nasional, provinsi dan kabupaten untuk aktivitas pertambangan. Jika ada silahkan tunjukkan ke publik. Kita tidak melarang nambang, namun penuhi regulasi dan aturan," kata Abun Yani Kamis (30/3/2023)

Lebih lanjut Abun Yani juga menyebut, saat ini semua pihak disibuk mengurus soal kemacetan angkutan Batubara, padahal masih banyak masalah krusial yang perlu diperhatikan.

Seperti tambang Batubara ini sangat banyak, baik masalah reklamasi, lingkungan dan banyak lainnya sehingga los kontrol.

"Sepaham dengan Komisi V DPR RI begitu juga pemikiran kita sejak awal tutup jalan nasional untuk angkutan pertambangan Batubara," tutupnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Profil dan Biodata Arteria Dahlan, Anggota DPR RI yang Berseteru dengan Mahfud MD Soal Makelar Kasus

Baca juga: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Siapkan Rp20 Miliar untuk Bantuan Usaha

Baca juga: Belum Rapat Penetapan Besaran Zakat Fitrah, Ini Kata Baznas Tanjabtim