Rakornas dengan Presiden Jokowi, Bupati Diminta Tangani Masalah Stunting dan Kebebasan Beragama

TRIBUNJAMBI.COM, MERANGIN - Presiden Joko Widodo memberikan delapan poin permasalahan yang harus ditangani secara cepat oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) melalui zoom meeting, Rabu (1/2/2023).

Menanggapi delapan arahan Presiden Joko Widodo itu, Bupati Merangin Mashuri mengatakan Pemkab Merangin telah sejak lama melakukan arahan dari Presiden.

"Terlebih masalah penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim, dikerjakan langsung oleh pak Wabup Nilwan Yahya, dengan memonitoring setiap kecamatan secara bergilir," kata Mashuri.

Selain itu lanjut Mashuri, Presiden juga meminta untuk persoalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) segera diselesaikan.

‘’Kami juga diminta untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun dana abadi dan pastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri," jelasnya.

Tidak hanya itu lanjut bupati, para kepala daerah juga diminta menunjukan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah dan dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilihan umum.

"Yang terakhir kami diminta untuk menjamin kebebasan beragama, jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan," pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Satresnarkoba Polres Merangin Tangkap Petani Ganja

Baca juga: Dugaan Kasus Suap Ferdy Sambo, Saor Siagian: Sudah Dihentikan KPK

Baca juga: Terduga Pelaku Pembunuh IRT yang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Bengkulu Diamankan Polisi