Dua Skenario Rancangan Dapil untuk DPRD Provinsi Jambi, Ini Rinciannya

Menurutnya pada rancangan kedua yang diusulkan KPU adanya pemekaran Dapil Muarojambi dan Batanghari serta Bungo dan Tebo akan membuat komposisinya tidak proporsional karena menjadi 5 dan 6 kuris per dapil.

Ditambah lagi menurutnya, strategi-strategi politik yang disusun parpol sudah mengacu dengan sistem 6 dapil ini. Bila berubah, menurutnya mereka menyusun ulang strategi.

Ketua Bappilu PKS Provinsi Jambi, Purwani Puji Lestari menilai rancangan 8 dapil lebih menguntungkan partai-partai besar, terutama dapil yang dipecah karena alokasi kursinya sedikit.

"Kalau dari PKS inginnya ada prinsip keadilan untuk seluruh partai, jadi jangan sampai alokasi kursi di dapil itu lebih menguntungkan partai tertentu atau partai besar," jelasnya, Sabtu (21/1/2023).

Partai pendatang baru, Partai Ummat justru lebih memilih untuk menggunakan rancangan kedua yang diajukan KPU Provinsi Jambi.

"Rancangan dua ini kalau saya nilai bagus, tetutama dari pemecahan Bungo dan Tebo. Pertama, seandainya si anggota calon ini menjadi anggota dewan maka akan fokus terhadap kerja dimana dia berasal, karena Bungo Tebo sangat luas oleh karena itu rancangan dua sangat rasional sekali, lebih representatif," jelas Abdurrahman perwakilan Partai Ummat.

Sementara itu Saipul Wakil Ketua Bappilu Perindo lebih memilih untuk menyerahkan semua hasil kepada KPU, rancangan manapun yang akan digunakan Perindo akan mempersiapkan dengan sebaik baiknya.

Begitu juga dengan Partai Golkar, yang tidak mempermasalahkan rancangan dapil yang diajukan KPU.

"Kami punya caleg itu berbasis wilayah, kerja utama basis sendiri, basis putih dan basis partai lain yang tidak kuat, jadi kita sudah terstruktur dan masif, jadi tidak ada masalah," kata Ketua Bappilu Golkar Jambi, Yun Ilman.

Namun kata dia tetap ada plus minusnya. Yun Ilman bilang apabila dikembangkan menjadi delapan dapil maka alokasi caleg akan lebih banyak. Justru kalau tetap kekurangannya akan menjadi sulit karena ada petikaian internal para caleg.

"Kalau dikembangkan pertikaiannya agak kurang karena menambah dapilnya," ucapnya.

Dirinya kembali menegaskan kedua rancangan tersebut tidak ada yang paling menguntungkan, keduanya sama saja hanya saja memang positifnya mengurangi konflik internal jika dimekarkan.

Jika tetap 6 dapil pun kata dia, Golkar sudah memiliki solusi, yakni caleg bergerak sesuai basis garapan (potensi suara), akan ada wilayah masing-masing sehingga tidak menggarap Wilayah lain, kemudian menggarap wilayah putih atau wilayahnya tidak digarap.