Advertorial

BPJS Kesehatan Pastikan Pemda Bayar Iuran JKN Tepat Jumlah dan Tepat Waktu

Untuk memastikan data kepesertaan JKN dari kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan pemerintah daerah (Pemda) telah sesuai, BPJS Kesehatan Caba

Editor: Suci Rahayu PK
ist
BPJS Kesehatan Cabang Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rekonsiliasi Iuran Wajib Pemda Triwulan IV Tahun 2022, Rabu (7/12/2022). 

TRIBUNJAMBI.COM, Jambi Untuk memastikan data kepesertaan JKN dari kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan pemerintah daerah (Pemda) telah sesuai, BPJS Kesehatan Cabang Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rekonsiliasi Iuran Wajib Pemda Triwulan IV Tahun 2022, Rabu (07/12).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Sri Widyastuti menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan data kepesertaan PPU Pemda yang akurat.

“Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2020, dasar perhitungan iuran PNS Daerah terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi PNS Daerah dengan batas atas dasar perhitungan iuran sebesar 12 juta rupiah. Selain itu, pemutakhiran data masterfile BPJS Kesehatan juga dilakukan untuk memastikan Pemda menghitung iuran jaminan kesehatan sesuai komposisi persentase yang diatur regulasi,” ujar Sri.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan Aplikasi Rekonsiliasi dan Iuran Pemda (ARIP) yang dikembangkan untuk mempermudah proses rekonsiliasi iuran Pemda agar perhitungan iuran JKN yang dilakukannya menjadi tepat jumlah dan tepat waktu.

“Berdasarkan data ARIP, capaian penggunaan tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 98,6 persen dan Kota Jambi sebesar 98 persen.

Baca juga: BPJS Kesehatan Jelaskan Ketentuan Penjaminan Korban Kecelakaan

Baca juga: Petugas BPJS SATU! Siap Berkeliling RS Layani Pasien JKN

Secara keseluruhan persentase penggunaan ARIP sebesar 83,3 persen untuk seluruh wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jambi.

Semoga ke depan penggunaan aplikasi tersebut dapat lebih maksimal lagi sehingga apabila terdapat kekurangan iuran wajib dari tunjangan tambahan lainnya yang menjadi dasar pembayaran iuran JKN PPU PNS Pemda, maka dapat segera ditemukan,” ujar Sri.

Sementara, Kasubbid Belanja Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Samsul Adnan menyampaikan bahwa hampir semua OPD di Tanjung Jabung Timur sudah menggunakan ARIP.

Melalui kegiatan ini, ia berharap data PNS Daerah dalam lingkup Pemda yang telah diserahkan dapat segera diperbarui oleh BPJS Kesehatan.

“Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah disepakatinya perhitungan realisasi setoran iuran wajib pemda yang telah dibayarkan ke kas negara dengan merujuk kepada ketentuan peraturan berlaku.

Hal-hal tersebut sudah kami tuangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Harapan kami, ke depannya BPJS Kesehatan bisa terus berinovasi memudahkan pesertanya, termasuk peserta dari ASN,” ujar Samsul. (*)


Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Bharada E Diperiksa di Biro Provos, Ferdy Sambo Janji Keluarkan SP3 Kasus Brigadir Yosua

Baca juga: Tiga Pengedar Narkoba Diringkus Polresta Jambi, Petugas Temukan 7 Paket Sabu

Baca juga: Hotman Paris Ingatkan Kaesang Pangarep Hanya Boleh Menikah Satu Kali: Kalau Dansa Dikit Bolehlah

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved