Usai Rapat dengan Polda Jambi, KSOP Hentikan Aktifitas Pelabuhan Batubara yang Tak Sesuai Standar

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Usai rapat kordinasi dengan Polda Jambi, KSOP Talang Duku menghentikan sementara operasional salah satu pelabuhan bongkar muat batubara yang ada di Talang Duku.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan, penghentian aktifitas salah satu pelabuhan batu bara tersebut dilakukan, setelah KSOP Talang Duku dan ditemukan bahwa, pelabuhan tersebut belum memenuhi standar, sehingga dihentikan operasionalnya hingga semua memenuhi standar.

Mulia mengatakan, setiap pelabuhan batubara wajib memberikan pelayanan bongkar muat yang cepat, sehingga diperlukan pelabuhan yang memiliki pintu masuk luas, dilengkapi kantong parkir, lampu penerangan, infrastruktur jalan yang memadai, tenaga kerja didukung peralatan kerja yang memadai, serta tata kelola yang baik dengan selalu mengutamakan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.

"Selain disebabkan infrastruktur jalan yang rusak sepanjang mulut tambang sampai pelabuhan, kepadatan kendaraan yang menimbulkan kemacetan juga disebabkan lambatnya pelayanan bongkar muat di pelabuhan Talang Duku," kata Mulia.

Baca juga: Menata Angkutan Batu Bara

Baca juga: Tekan Angka Stunting, Dinkes Muaro Jambi Rembuk Stunting

Sebelumnya, Kapolda Jambi, Irjen Pol A Rachmad Wibowo meminta setiap pelabuhan batu bara yang tidak memenuhi persyaratan dalam pelayanan agar direkomendasikan untuk tidak beroperasi.

Hal tersebut disampaikan Rachmad ke pada KSOP dan seluruh operator penyedia jasa pelabuhan bongkar muat batubara di Jambi, melalui Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tory.

"Hari ini saya sudah minta pada Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tory agar segera melaksanakan rapat koordinasi dengan KSOP dan seluruh operator penyedia jasa pelabuhan bongkar muat batubara di Jambi," kata Rachmad, Kamis (13/10/2022).

Ia berharap, melalui rapat ini, KSOP juga dapat melakukan penilaian terhadap keamanan, keselamatan, kelancaran pelayanan pelabuhan batubara, seperti kondisi infrastruktur jalan di dalam pelabuhan, lampu penerangan, alat-alat keselamatan, buffer area dan sebagainya sesuai International Ship and Port Security Code (ISPS Code).

Rachmad menjelaskan, rapat koordinasi ini akan diikuti oleh perwakilan BPS Jambi, yang akan menghitung kemampuan pelabuhan dalam melayani atau menampung kendaraan truk batubara.

Ke depan, jumlah truk batubara yang masuk ke setiap pelabuhan akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dan jumlah peralatan excavator yang digunakan saat proses pembongkaran muatan, sehingga pelabuhan tidak over load atau melebihi kapasitas yang menyebabkan truk terparkir hingga ke badan jalan.

Jika sudah sesuai dengan syarat pelayanan, maka pelabuhan tersebut baru diperbolehkan kembali beroperasi.

Baca juga: Tahapan Pilkades di Batanghari Sudah Dimulai, Segera Memasuki Penjaringan Bacakades

Baca juga: Kapolda Terkaya Irjen Teddy Minahasa Punya 53 Bidang Tanah dan Bangunan, Ini Daftarnya

Sementara itu, pihaknya juga terus berkordinasi dengan BPJN yang bertanggung jawab dalam perawatan dan perbaikan jalan, di mana, sebagian besar jalur transportasi angkutan batubara merupakan jalan nasional, terutama pada penggal jalan sepanjang Jalan Bulian, Jembatan Rantau Puri.

Kemudian, ruas jalan di belakang bandara ujung, Simpang Acai, Paal Merah, Tanjung Lumut, Simpang Gado-gado, Jalan Baru, Simpang Sejinjang, Talang Duku, serta jalan dari IAIN ke Simpang Rimbo yang saat ini sedang berlangsung pngegerjaan box culvert.

"Karena jika ada sedikit saja kerusakan jalan otomatis truk akan mengurangi keceoatan atau bahkan patas as yang akan memperburuk situasi kemacetan," jelasnya.

Ia juga meminta ke pada para pemegang IUP, untuk turut serta merawat dan memperbaiki jalan yang dilalui.

"Hal ini akan memperlancar bisnis mereka juga," tutupnya. (Tribunjambi.com/Aryo Tondang)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News