Berita Merangin

Sidang Dugaan Korupsi Jasa Kebersihan RSUD Kolonel Abundjani Bangko Berlanjut, JPU Hadirkan 9 Saksi

Sembilan orang didatangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangko untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi jasa kebersihan di RSUD Kolonel

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Suci Rahayu PK
Tribunjambi.com/Darwin Sijabat
Sidang kasus dugaan korupsi jasa kebersihan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sembilan orang didatangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangko untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi jasa kebersihan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko.

Sidang dugaan tindak pidana korupsi kegiatan jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko tahun anggaran 2017-2021 kembali disidangkan, Senin (26/9/2022).

Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jambi itu dipimpin Budi Chandra selaku Ketua Majelis, dihadiri JPU Kejari Bangko dan Kuasa Hukum. Sementara terdakwa hadir secara virtual.

Hingga berita ini dipublikasikan, proses persidangan di PN Tipikor Jambi sedang berlangsung.

Sebelumnya pada agenda sidang pertama pekan lalu yakni pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangko, Arie Pratama.

Baca juga: Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi RSUD Kolonel Abunjani Bangko Ajukan Tahanan Kota

Baca juga: Kapolres Batanghari AKBP M Hassan Parkir di Yanma Polri, Diduga Terlibat Asusila

Terdakwa dalam perkara tersebut yakni Berman Saragih yang merupakan mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjani Bangko, dan Pebi Yonoka sebagai pelaksana jasa kebersihan.

Akibat perbuatan terdakwa dr Berman Saragih bersama-sama dengan Pebi Yonoka berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Belanja Jasa Kebersihan Kantor RSUD Kol Abundjani Kabupaten Merangin pada tahun 2017 sampai 2021.

Melalui Surat Pengantar Nomor: PE.03.03/SR-80/PW05/5/2022 tanggal 20 April 2022 dengan kesimpulan bahwa dalam Belanja Jasa Kebersihan RSUD Kolonel Abundjani Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017 sampai 2021 telah terjadi penyimpangan.

"Terdakwa Berman Saragih telah melakukan penyimpangan pada belanja jasa RSUD Kolonel Abunjani Bangko yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 648.965.614," ujarnya.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH

Sementara kepada Pebi Yonoka didakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: AKBP M Hassan Dicopot Dari Jabatan Kapolres Batanghari, Ditempatkan di Pamen Yanma Polri

Kemudian Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan JPU tersebut, Kuasa Hukum terdakwa tidak keberatan dengan dakwaan yang dibacakan kepada kliennya. (Tribunjambi.com/Darwin Sijabat)

 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Goggle News

Baca juga: Kapolres Batanghari AKBP M Hassan Parkir di Yanma Polri, Diduga Terlibat Asusila

Baca juga: AKBP M Hassan Dicopot Dari Jabatan Kapolres Batanghari, Ditempatkan di Pamen Yanma Polri

Baca juga: Resep Nasi Goreng Mentega Teriyaki, Cocok untuk Bekal Anak Sekolah

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved