WALHI Jambi Sebut 17 Desa di Jambi Berkonflik dengan Mafia Soal Kehutanan dan Perkebunan
WALHI Jambi memprioritaskan 17 Desa dampingan yang sedang berkonflik di sektor kehutanan dan perkebunan.
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - WALHI Jambi memprioritaskan 17 Desa dampingan yang sedang berkonflik di sektor kehutanan dan perkebunan dengan tipe konflik yang beragam.
Hal itu Abdullah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi saat konferensi pers dalam memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu (24/9/2022).
Adapun 17 desa dampingan yang berkonflik dan menjadi prioritas WALHI Jambi untuk percepatan penyelesaian konfliknya di sektor hutan antara lain: Desa Pemayungan, Desa Lubuk Mandarsah, Desa Muara Kilis, Desa Sungai Paur, Desa Sungai Rambai, KT. Panglimo Berambai, Desa Olak Kemang dan Desa Gambut Jaya.
Sementara itu untuk desa yang berkonflik di sektor perkebunan antara lain, Desa Rondang, Desa Simpang Rantau Gedang, Desa Sungai Bungur, Desa Batu Ampar, Desa Seponjen, Desa Pandan Sejahtera, dan Kelurahan Tanjung.
Baca juga: WALHI Jambi : Tanah Masyarakat Dirampas Mafia, Korporasi Semakin Menjadi
Ditambah Desa Mekar Sari dan Tebing Tinggi harus menghadapi konflik sektor perkebunan yang tanah mereka
diambil oleh mafia tanah.
Atas kondisi ini, 1000 petani dari 16 Desa dampingan WALHI Jambi yang berada di 6 Kabupaten Provinsi Jambi akan menyambut hari tani nasional 2022 pada tanggal 24 dan 26 September dengan serangkaian kegiatan.
"Hari tani tahun 2022 kita akan menyuarakan bahwa perjuangan kaum tani dalam mendapatkan wilayah kelola mereka belum terhenti dan belum terselesaikan," ujarnya.
Kemudian puncaknya, kaum tani akan melakukan aksi longmarch dan rapat umum bersama pemangku kebijakan di Provinsi Jambi untuk menyampaikan permasalahan dan menuntut kembalinya hak atas tanah kaum tani.
Dengan aksi hari tani nasional 2022 ini, seluruh petani yan tergabung dalam dampingan WALHI Jambi meminta sikap tegas dan kebijakan dari pemerintah.
Baca juga: Walhi Jambi akan Undang Pemerintah Rapat Umum Memecahkan Persoalan Tanah di Hari Tani Nasional
Sebuah komitmen untuk menyelesaikan permasalahan agrarian di Provinsi Jambi dan mengembalikan wilayah Kelola rakyat Jambi.
Sebelumnya, WALHI Jambi sebut bahwa tanah masyarakat dirampas mafia, korporasi kejahatan ekologi di Jambi semakin menjadi.
Abdullah mengungkapkan bahwa negara belum mampu untuk memakmurkan warga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasa 33 Ayat (3).
"Faktanya hari ini bahwa masyarakat masih berjuang untuk wilayah kelola. Bahkan warga yang memiliki sertifikat masih diserobot oknum," katanya.
Cengkeraman oligarki yang sangat kuat dengan instrument kebijakan yang tidak berpihak kepada kaum tani Indonesia.
