Mantan Kades Mekar Sari Sebut Ada Preman Disewa Rp500 Ribu untuk Merampas Tanah Warga

Mantan Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jais mengaku adanya preman yang disewa mafia tanah.

Penulis: Wira Dani Damanik | Editor: Teguh Suprayitno
TRIBUNJAMBI.COM/WIRA DANI DAMANIK
Walhi Jambi gelar jumpa pers di Hari Tani Nasional 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Mantan Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jais mengaku adanya preman yang disewa mafia tanah dalam merampas hak warga.

Hal itu disampaikan Jais dalam konferensi pers hari tani nasional yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi bersama perwakilan masyarakat desa yang tanahnya berkonflik.

Jais menceritakan ia mewakili 100 Kepala Keluarga (KK) transmigrasi dan 100 KK penduduk lokal yang mengalami persoalan konflik tanah. 

Jais mengatakan konflik tanah itu dimulai dari tahun 2012, namun pada 2005 masyarakat sudah menerima surat menyurat terkait kepemilikan tanah mereka.

Baca juga: WALHI Jambi Sebut 17 Desa di Jambi Berkonflik dengan Mafia Soal Kehutanan dan Perkebunan 

"Dari tahun 2005 saya ditempatkan di situ, sampai tahun 2010 saya mendapatkan sertifikat yaitu sejumlah 200 KK yang 0.25 sudah mendapat sertifikat. Dan yang 0.75 pun sudah mendapat dan yang 1 paket yaitu satu hektar belum mendapat sertifikat. Duduk permasalahannya, yang 0.75 ini yang disita maupun diambil oleh orang yang tidak bertanggungjawab yaitu mafia tanah. Itu semenjak tahun 2012 sampai sekarang sebanyak 108 hektar dengan jumlah 144 KK, dan yang satu hektar yang LU 2, yaitu 200 KK. Sampai sekarang belum terselesaikan, walaupun berbagai upaya sudah sampai kemana-mana tidak ada hasilnya," jelas Jais dalam konferensi pers, Sabtu (24/9).

Jais sebut mafia tanah yang merampas hak mereka menyewa preman untuk mengintimidasi masyarakat. Pihaknya dikatakannya telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan persoalan itu.

Baca juga: WALHI Jambi: Tanah Masyarakat Dirampas Mafia, Korporasi Semakin Menjadi

"Preman-preman di sekitar Maro Sebo Ulu disewa sekitar Rp. 500 ribu per orang, itu bakalan ada yang membawa senjata untuk menembak demi merampas suatu hak mutlak yang dikasih pemerintah kepada masyarakat. Selama masih ada suatu preman ini tadi, memang sulit untuk membongkar suatu duduk permasalahan di transmigrasi ini. Ini semuanya menyangkut dinas transmigrasi, BPN, maupun penegak hukum. Sudah saya laporkan mulai dari bawah, baik itu polsek, polres maupun Polda Jambi. Dari polda pun laporan kami ditolak, ke DPR RI pun sudah kami sampaikan juga, tapi tetap nihil. Sampai ke LSM pun sudah sampai laporan kami ini," kata Jais.

Ia mengatakan persoalan utama dalam persoalan itu, tidak adanya respon dari para instansi terkait menindaklanjuti upaya mereka mendapatkan haknya.

"Jadi masalah ini, kendalanya semua instansi terkait tidak ada yang merespon cepat dan menanggapi," katanya.

Baca juga: Walhi Jambi akan Undang Pemerintah Rapat Umum Memecahkan Persoalan Tanah di Hari Tani Nasional

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Abdullah mengatakan adanya pembiaran dari pemerintah terkait persoalan tanah yang sudah puluhan tahun itu.

"Kami menilai adanya pembiaran dari Pemkab Batanghari mulai dari jaman bupati, Syahirsah, kemudian Fatah lalu sampai sekarang. Komunikasi terakhir dengan Bupati Fadhil Arief, ini akan difasilitasi tetapi sampai hari ini tidak jelas," katanya.

Pihaknya pun berencana akan meminta data dan peta desa berkonflik itu kepada dinas terkait soal penduduk transimagri. Ia berharap persoalan itu dapat terbuka dan terbongkar dengan jelas.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved