Bonus Demografi dan Harapan Kedepannya

Pemerintah harus segera dapat menjawab tantangan ini dikarenakan untuk bisa memetik keuntungan dari bonus demografi, Indonesia harus memiliki sistem pendidikan berkualitas yang mampu menghadapi Society 5.0.

Sebanyak 23 juta pekerjaan di Indonesia diperkirakan akan dapat digantikan oleh mesin pada tahun 2023 dan sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru dapat tercipta pada periode yang sama (McKinsey, 2019).

Untuk menghadapi perubahan tersebut dibutuhkan keahlian baru yang seharusnya didapat melalui sistem Pendidikan yang ada.

Jika tidak maka penduduk produktif Indonesia tidak mampu bersaing di masa mendatang.

Pemerintah Indonesia juga perlu mempersiapkan generasi berumur panjang dan hidup sehat. Menurut Kemenkes (2021) pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya tingkat imunisasi dasar anak, kegiatan posyandu dan pelayanan puskesmas.

Memastikan layanan kesehatan berkualitas tetap tersedia dan memberikan penguatan pemahaman pentingnya menjaga kesehatan anak sejak dini, termasuk menjaga protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 menjadi poin utama agar pencapaian target kesehatan dapat kembali terkelola dengan optimal

Bonus demografi di Indonesia memang belum mencapai puncaknya, namun Indonesia tetap perlu bersiap dengan penuaan populasi.

Peningkatan terhadap usia harapan hidup, menurunnya tingkat kematian sebagai dampak dari membaiknya sistem pelayanan kesehatan menjadi faktor pendorong terjadinya penuaan populasi.

Penuaan penduduk dapat berdampak pada perlambatan ekonomi negara melalui peningkatan angka ketergantungan, penurunan tabungan masyarakat, dan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk biaya kesehatan dan pensiun (Mason, dkk 1995).

Untuk itu perlu disiapkan program yang mampu mempersiapkan para lansia yang tetap sehat, aktif, mandiri, dan produktif.

Sebaran penduduk yang tidak merata merupakan dampak dari disparitas pembangunan wilayah. Semakin besar perbedaan pembangunan antarwilayah semakin akan memperlebar jarak antar sebaran penduduk.

Pembangunan wilayah yang maju akan menjadi daya tarik bagi penduduk wilayah lain untuk masuk ke wilayah tersebut.

Pulau Jawa yang mempunyai kontribusi ekonomi sebesar 59 persen masih menjadi daerah dengan daya tarik kuat bagi penduduk luar wilayah Pulau Jawa untuk masuk ke wilayahnya (BPS, 2022).

Agar pemerataan penduduk dapat terlaksana, pemerintah perlu berupaya dalam pemerataan pembangunan antarpulau sehingga distribusi penduduk dan kontribusi PDRB menjadi lebih merata. (Data Jambi/BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

---