Mardani Maming Menghilang, KPK Ancam Terbitkan DPO dan Persilakan Rakyat Untuk Menangkap

Setelah gagal menjemput Mardani Maming, KPK mengancam akan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Mardani Maming.

Editor: Rahimin
HandOut/Istimewa
Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming gagal dijemput paksa tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNJAMBI.COM - Mardani Maming tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menghilang.

Mardani Maming menjadi buruan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mardani Maming gagal dijemput paksa tim penyidik KPK.

Setelah gagal menjemput Mardani Maming, KPK mengancam akan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Mardani Maming.

Sebelumnya, penyidik KPK akan menjemput paksa Mardani Maming pada sebuah apartemen di bilangan Jakarta Pusat.

Mardani Maming diketahui adalah politisi PDI-P dan juga bendahara PBNU.

Gagalnya tim penyidik KPK menjemput Mardani Maming dikatakan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (25/7/2022).

"Perlu kami sampaikan, tersangka yang tidak kooperatif sesuai hukum acara pidana, KPK dapat melakukan jemput paksa dan secara bertahap dapat menerbitkan DPO yang nantinya kami publikasikan secara terbuka kepada khalayak," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (25/7/2022).

"Dari kegiatan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta hari ini, info yang kami terima, tim KPK belum menemukan tersangka di tempat dimaksud," sambungnya.

Sementara, tim kuasa hukum Mardani H Maming, Denny Indrayana belum tahu ada upaya jemput paksa yang dilakukan KPK terhadap kliennya.

"Informasi baru ya, kamu justru akan mengecek, apakah betul informasi tersebut, dan akan melakukan koordinasi pendampingan kalau memang benar. Tapi kami akan cek, karena kami justru belum mendapatkan informasi itu," katanya ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/7/2022).

Mardani Maming saat ini berstatus buron dalam kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu tetap berpegangan pada pandangan agar KPK menunggu putusan praperadilan dibacakan, baru memproses hukum Maming.

Pembacaan putusan praperadilan yang diajukan eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming akan dibacakan majelis hakim PN Jaksel Rabu (27/7) besok.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved