Pembangunan Ruas Jalan Tol di Area Jambi Masih Menemui Kendala, Ini di Antaranya

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Progres pelaksanaan pembangunan jalan Tol dalam ruas Betung-Tempino dan Jambi-Rengat masih mengalami beberapa kendala.

Ada pun kendala tersebut antara lain seperti ganti untung pada kepemilikan tanah kepada masyarakat yang tanahnya akan dilalui jalan tol.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, ada beberapa titik yang perlu diselesaikan persoalannya ganti untung kepada masyarakat.

Karena ada beberapa yang sudah bisa dibayarkan, namun uangnya belum bisa dicairkan oleh kementerian.

Kata dia, ada sebanyak Rp 82 miliar anggaran yang tertahan di kementerian untuk pembebasan lahan di Jambi untuk pembayaran ganti untung milik masyarakat.

Jika anggaran ini tak bisa dicairkan maka diperkirakan akan menghambat dalam percepatan dalam pembangunan tol di Jambi.

“Ini yang harus dibayarkan dengan cepat ke masyarakat, karena mereka telah selesai dalam pembebasan lahan dan masyarakat masih menunggu itu untuk di bayarkan,” kata dia, Sabtu (19/3/2022).

Pihaknya akan segera bertemu dengan kementerian PUPPR dan Menteri Keuangan RI untuk melakukan percepatan dalam pembayaran ke masyarakat.

“Kalau ini tak di bayarkan, di khawatirkan masyarakat berubah pikiran, sehingga susah lagi kita mau percepatan pembangunan tol di Jambi, makanya saya akan usahakan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Sekda Povinsi Jambi Sudirman mengatakan memang ada beberapa uang yang tertanhan di pusat untuk pembayaran ini. Saat ini ada 413 bidang yang telah selesai dan tinggal bayar, dan tak ada hal lainnya.

“Artinya ini sudah siap di bayarkan, tapi nanti pak gubernur akan mengusahan ini untuk membayarkan kepada masyarakat,” kata Sudirman.

Lanjutnya, apa lagi dalam waktu dekat akan menghadapi bulan puasa dan lebaran idul fitri, pasti masyarakat sangat mengharapkan uang tersebut.

“Karena banyak kebutuhan masyarakat, kalau tak cepat di bayarkan maka bisa berdampak nantinya,” katanya.

Uang yang tertahan di kementerian tersebut untuk pembayaran pembebasan lahan tersebut, masalahnya kementerian melihat sektor prioritas dalam penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, masih ada beberapa konflik yang ditemukan dalam pembebasan lahan tersebut khususnya di Kabupaten Tanjab Barat yang berebut bidang tanah, sehingga belum bisa diputuskan.

Baca juga: Progres Jalan Tol Trans Sumatera di Jambi, Pemprov Lakukan Revisi Penlok

Baca juga: Tiga Desa Sudah Dibayarkan Ganti Rugi, Ini Kendala Pembebasan Lahan Untuk Jalan Tol Trans Sumatera

Baca juga: Progres Pembebasan Jalan Tol Trans Sumatera di Jambi Terhambat Revisi Penlok, Kata Asisten II