Politisi PDI-P Ini Pertanyakan Klaim Penundaan Pemilu, Partai Yang Menolak Kuasai Parlemen

"Di semua media, hanya disebutkan data dari 100 juta pengguna sosial media dan 60 persen mendukung, 40 persen menolak. Sama sekali tidak disebutkan data tersebut dari big data berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau apa?," tanya Adian Napitupulu.

Mantan aktivis ini berpandangan tidak ada paparan yang secara ilmiah dalam big data menjelaskan beberapa tolak ukur untuk menyimpulkan masyarakat menginginkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

"Metodeloginya bagaimana, angka 100 juta itu dari mana saja dan rentang waktunya berapa lama. Jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin error termasuk lembaga mana yang mengelola big data tersebut. Apakah lembaga Independen, BIN, BRIN, Menkominfo, Badan Siber atau apa sebagaimana paparan hasil survei yang lengkap dan detail," ujar Adian Napitupulu.

Wacana penundaan pemilu yang berujung pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir.

Analisis big data digunakan elite politik dan pejabat yang mendukung adanya wacana penundaan pemilu.

Satu diantaraya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Mereka dikabarkan menggunakan analisis big data untuk memaparkan bahwa rakyat menginginkan penundaan pemilu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca juga: Paloh dan Airlangga Bahas Penundaan Pemilu, Golkar-NasDem Sepakat Kawal Pemerintahan Jokowi

Baca juga: Demokrat Sindir Menteri Jokowi yang Ngemis-ngemis Minta Pemilu Ditunda

Baca juga: Bisa Ciptakan Krisis, PDI-P Tetap Tegas Tolak Pemilu 2024 Ditunda