Politisi PDI-P Ini Pertanyakan Klaim Penundaan Pemilu, Partai Yang Menolak Kuasai Parlemen

TRIBUNJAMBI.COM - Adanya wacana penundaan Pemilu 2024 mendapat kritikan dari banyak pihak.

Satu diantaranya dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98, Adian Napitupulu.

Politisi PDI-P ini mempertanyakan argumentasi beberapa pejabat dan elite partai politik yang menggaungkan wacana penundaan pemilu dan secara gamblang mengeklaim analisis big data rakyat menginginkan hal tersebut.

Adian Napitupulu heran siapa pihak yang sebenarnya menginginkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sebenarnya perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan kehendak rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya? Apa melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui survei atau analisis big data? Atau hasil diskusi beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan," katanya dalam keterangannya, Sabtu (12/3/2022).

Menurut Adian Napitupulu, jika kehendak rakyat diukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan di parlemen melalui seluruh struktur partai, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden disetujui.

Sebab, partai yang menolak wacana justru menguasai mayoritas kursi parlemen dengan total 388 kursi, sedangkan yang setuju cuma 187.

Sementara, jika kehendak rakyat diukur melalui hasil survei, Adian Napitupulu menggunakan hasil survei LSI Denny JA yang bilang 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

20,3 persen masyarakat setuju dengan wacana tersebut.

"Kalau menurut Muhaimin (Ketua Umum PKB), dan Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Maritim dan Investasi), berdasarkan big data, disimpulkan 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, dan 40 persen sisanya menolak," ujarnya.

Adian Napitupulu mempertanyakan argumentasi sejumlah elite partai politik dan pejabat pemerintah yang menyuarakan wacana penundaan pemilu.

Adian Napitupulu bilang, mana alat ukur yang perlu dipercaya terkait kehendak rakyat dalam wacana penundaan pemilu.

"Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase survei dipaparkan secara lengkap oleh lembaga independen, sementara hasil big data dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak independen dan pasti juga sarat kepentingan politik," ujarnya.

Adian Napitupulu menambajkan, hasil sejumlah lembaga survei nasional justru memaparkan data yang lengkap dari responden atau masyarakat.

Sementara, paparan big data dinilai hanya disampaikan dalam pernyataan politisi atau pejabat tanpa publikasi resmi yang detail.