Politisi PDI-P Ini Pertanyakan Klaim Penundaan Pemilu, Partai Yang Menolak Kuasai Parlemen

TRIBUNJAMBI.COM - Adanya wacana penundaan Pemilu 2024 mendapat kritikan dari banyak pihak.

Satu diantaranya dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98, Adian Napitupulu.

Politisi PDI-P ini mempertanyakan argumentasi beberapa pejabat dan elite partai politik yang menggaungkan wacana penundaan pemilu dan secara gamblang mengeklaim analisis big data rakyat menginginkan hal tersebut.

Adian Napitupulu heran siapa pihak yang sebenarnya menginginkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sebenarnya perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan kehendak rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya? Apa melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui survei atau analisis big data? Atau hasil diskusi beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan," katanya dalam keterangannya, Sabtu (12/3/2022).

Menurut Adian Napitupulu, jika kehendak rakyat diukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan di parlemen melalui seluruh struktur partai, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden disetujui.

Sebab, partai yang menolak wacana justru menguasai mayoritas kursi parlemen dengan total 388 kursi, sedangkan yang setuju cuma 187.

Sementara, jika kehendak rakyat diukur melalui hasil survei, Adian Napitupulu menggunakan hasil survei LSI Denny JA yang bilang 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

20,3 persen masyarakat setuju dengan wacana tersebut.

"Kalau menurut Muhaimin (Ketua Umum PKB), dan Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Maritim dan Investasi), berdasarkan big data, disimpulkan 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, dan 40 persen sisanya menolak," ujarnya.

Adian Napitupulu mempertanyakan argumentasi sejumlah elite partai politik dan pejabat pemerintah yang menyuarakan wacana penundaan pemilu.

Adian Napitupulu bilang, mana alat ukur yang perlu dipercaya terkait kehendak rakyat dalam wacana penundaan pemilu.

"Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase survei dipaparkan secara lengkap oleh lembaga independen, sementara hasil big data dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak independen dan pasti juga sarat kepentingan politik," ujarnya.

Adian Napitupulu menambajkan, hasil sejumlah lembaga survei nasional justru memaparkan data yang lengkap dari responden atau masyarakat.

Sementara, paparan big data dinilai hanya disampaikan dalam pernyataan politisi atau pejabat tanpa publikasi resmi yang detail.

"Di semua media, hanya disebutkan data dari 100 juta pengguna sosial media dan 60 persen mendukung, 40 persen menolak. Sama sekali tidak disebutkan data tersebut dari big data berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau apa?," tanya Adian Napitupulu.

Mantan aktivis ini berpandangan tidak ada paparan yang secara ilmiah dalam big data menjelaskan beberapa tolak ukur untuk menyimpulkan masyarakat menginginkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

"Metodeloginya bagaimana, angka 100 juta itu dari mana saja dan rentang waktunya berapa lama. Jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin error termasuk lembaga mana yang mengelola big data tersebut. Apakah lembaga Independen, BIN, BRIN, Menkominfo, Badan Siber atau apa sebagaimana paparan hasil survei yang lengkap dan detail," ujar Adian Napitupulu.

Wacana penundaan pemilu yang berujung pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir.

Analisis big data digunakan elite politik dan pejabat yang mendukung adanya wacana penundaan pemilu.

Satu diantaraya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Mereka dikabarkan menggunakan analisis big data untuk memaparkan bahwa rakyat menginginkan penundaan pemilu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca juga: Paloh dan Airlangga Bahas Penundaan Pemilu, Golkar-NasDem Sepakat Kawal Pemerintahan Jokowi

Baca juga: Demokrat Sindir Menteri Jokowi yang Ngemis-ngemis Minta Pemilu Ditunda

Baca juga: Bisa Ciptakan Krisis, PDI-P Tetap Tegas Tolak Pemilu 2024 Ditunda