Berita Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menteri Ketenagakerjaan Janji Revisi Aturan Pencairan JHT
Pihaknya menyadari adanya keberatan dari pekerja meski sudah dilakukan sosialisasi mengenai pencairan JHT tersebut.
lihat foto
Yakni, untuk pembelian rumah dengan pencairan maksimal 30 persen dari total dana JHT, atau maksimal 10 persen untuk kepentingan persiapan pensiun lain.
Rencana awal, ketentuan ini mulai berlaku pada Mei mendatang.
Namun, Jokowi meminta Ida merevisi Permenaker 2 2022 sehingga pekerja bisa mencairkan JHT di masa-masa sulit.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) dalam keterangan video yang diunggah YouTube Kemensetneg, Senin (21/2/2022).
"Agar dana JHT itu bisa diambil oleh Individu pekerja yang sedang mengalami masa masa sulit sekarang ini terutama yang sedang menghadapi PHK," katanya.
Nantinya diharapkan ada pengaturan lebih lanjut di dalam revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2022 atau regulasi lainnya.
Pratikno menjelaskan, Presiden Jokowi juga terus mengikuti aspirasi para pekerja.
"Bbeliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap Permenaker Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT," katanya.
"Di sisi lain Bapak Presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
Baca juga: Pengamat Sebut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang JHT Ada Masalah
Baca juga: Tegas Menolak Aturan Permenaker JHT, Edi Purwanto: Jauh dari Nilai Keadilan
Baca juga: Jokowi Perintahkan Menteri Ida Permudah Pencairan JHT, Supaya Bisa Diambil Pekerja
