Dipecat KPK, Mantan Penyidik Kasus Bansos Ini Tolak Gabung Jadi ASN Polri

Dari 56 mantan pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), 44 orang memilih bergabung menjadi ASN Polri.

Sumber: KOMPAS.com/IRFAN KAMIL
Mantan pegawai KPK Lakso Anindito yang juga sebagai salah satu penyidik korupsi Bansos Covid-19 tidak bergabung sebagai ASN Polri. Lakso Anindito satu dari 12 mantan pegawai KK yang tidak bergabung menjadi ASN Polri. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA- Puluhan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi bergabung menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Dari 56 mantan pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), 44 orang memilih bergabung menjadi ASN Polri.

Ada 12 mantan pegawai KPK yang memilih tidak bergabung ke Polri, seperti Lakso Anindito.

Mantan penyidik yang menangani kasus korupsi Bansos Covid-19 itu memilih untuk tetap berjuang melawan korupsi dengan jalan yang berbeda dengan tetap berada di IM57+ institute, sebuah organisasi yang didirikan 57 mantan pegawai KPK untuk memperjuangkan Indonesia antikorupsi.

Meski demikian, Lakso Anindito juga mengaku dirinya mendukung keputusan 44 rekannya untuk bergabung sebagai ASN Polri untuk membantah stikma 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK KPK.

Bahkan mulai dari wacana 57 mantan pegawai KPK ditarik ke Polri hingga sosialisasi ASN Polri pada Selasa (7/12/2021), dirinya tetap mengikuti prosesnya.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan 44 Mantan Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Sebut Nama Pimpinan KPK

"Saya bukan hanya menghormati melainkan mendukung pilihan kawan-kawan yang mengambil opsi ASN Polri sebagai salah satu langkah untuk mengkonfirmasi bahwa stigma TWK memang tidak berdasar," tulis Lakso pada akun Twitter pribadinya, Selasa (7/12/2021).

"Adapun pilihan saya untuk tidak mengambil merupakan petimbangan personal yang pada akhirnya tujuannya sama," sambungnya. 

Diketahui Lakso Anindito menjadi pegawai KPK yang terakhir dipecat lantaran tidak lolos dalam proses perekrutan ASN KPK.

Lakso bergabung di KPK sejak 2015 sebagai Spesialis Kebijakan Hukum dan Jaringan. Ia bekerja di bagian tersebut selama dua tahun enam bulan, sejak April 2015 hingga September 2017.

Baca juga: Hanya 44 Pegawai KPK Yang Dipecat Bersedia Jadi ASN Polri, Termasuk Novel Baswedan

Dikutip dari Tribunnews.com, selama dua setengah tahun menjadi Spesialis Kebijakan Hukum dan Jaringan, Lakso pernah terlibat dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi dalam kelompok kerja (Pokja) antara MA dengan KPK.

Lakso juga menginisiasi dan mengembangkan Program Anti Money Laundering di Pasar Modal bersama Kejaksaan Agung Australia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelahnya, Lakso dipercaya menjadi penyidik muda. Ia mengemban jabatan itu selama empat tahun tujuh bulan sebelum akhirnya dipecat.

Lakso diketahui pernah menyelidki kasus pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang di KPK. Ia juga satu di antara penyidik yang menyelidiki kasus korupsi bansos Covid-19. 

Selama bekerja di KPK, ia adalah satu di antara pegawai yang aktif menolak revisi Undang-undang KPK pada 2019.

Lakso menjadi pegawai terakhir yang dipecat adalah karena ia baru mengikuti TWK KPK pada 20 September 2021 lalu, bersama dua rekan lainnya.

Lakso mengikuti TWK susulan karena baru saja menempuh pendidikan hukum di Swedia. Lakso kemudian mendapatkan kabar tidak lolos TWK KPK sehari sebelum dipecat pada 30 September 2021.

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved