Berita Nasional
Politisi PDI-P Minta Penegak Hukum Tak Layak di OTT, KPK Sebut Bertentangan UU Tipikor
Politisi PDI-P Arteria Dahlan mengeluarkan pernyataan kontroversi, yakni aparat penegak hukum tidak layak untuk di OTT.
"Jangankan penegak hukum, petinggi negara saja tidak ada yang kebal hukum. Karenanya saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena siapapun itu kalau korupsi ya ditangkap," kata politisi Partai Nasdem ini.
"Bagaimanapun metodenya, termasuk OTT. Jadi tidak ada perlakuan khusus bagi aparat hukum yang korupsi. Justru publik harus diperlihatkan bahwa aparat atau pejabat sama posisinya di mata hukum, tidak ada keistimewaan," sambung Ahmad Sahroni, Jumat (19/11/2021), dilansir Kompas TV.
Menurut Ahmad Sahroni, aparat hukum seharusnya bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat jika terlibat kasus hukum.
Soalnya, penegak hukum sudah diberi amanat untuk negara untuk menegakkan keadilan.
"Pandangan saya justru ironis bila ada aparat hukum yang dapat keistimewaan tidak bisa di-OTT kalau melakukan korupsi. Malah harusnya hukumannya lebih berat."
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)(Kompas.com/Tsarina Maharani)(KompasTV, Fadel Prayoga)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wakil Ketua KPK Tanggapi Pernyataan Arteria Dahlan yang Sebut Penegak Hukum Tak Boleh Di-OTT
Baca juga: Arteria Dahlan Komentari Penegak Hukum Jadi Target OTT, Sekjen PDIP: Mungkin Lidahnya Keseleo
Baca juga: ILC TV One Buka-bukaan Anies Baswedan Dipanggil Polisi, Arteria Dahlan Sampai Sedih Gubernur Dicopot