Breaking News:

176 Desa di Merangin Ikut Pilkades Serentak 2022, Vaksinasi Harus 70 Persen

Pilkades serentak di Kabupaten Merangin akan diselenggarakan pada April 2022 mendatang.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Darwin
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Andrie Fransusman. 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Merangin pada tahun 2022 mendatang yang diikuti 176 desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Andrie Fransusman mengatakan bahwa Pilkades serentak di Kabupaten Merangin akan diselenggarakan pada April 2022 mendatang.

"Pilkades Insya Allah tetap di April 2022. Kisaran tanggalnya masih 10 sampai 15 April, kita belum dapat kepastian dari bapak bupati, tapi masih kisaran tanggal itu," ujarnya, Rabu (17/11/2021).

Andrie mengungkapkan, Pilkades itu akan diikuti 176 desa. Seharusnya Pilkades itu diikuti 175 desa, namun karena ada satu desa yang menggunakan ijazah palsu sehingga diikutkan kembali.

"Seharusnya 175 desa, karena kemarin ada desa batal lantaran pakai ijazah palsu sehingga kita ikutkan kembali di Pilkades 2022," ungkapnya. 

Pelaksanaan Pilkades tersebut disebutkan Andrie telah dikomunikasikan dengan pihak keamanan, baik Satpol PP dan kepolisian.

Baca juga: Korupsi Ratusan Juta, Mantan Kades di Merangin Diamankan Polisi

Sementara pelaksanaannya ditengah pandemi covid-19, Kadis PMD itu menyebut masih kekurangan anggaran. Sebab anggaran yang diusulkan tersebut pelaksanaan pada non pandemi. 

"Ini yang tetap kita antisipasi (pandemi), karena budget segitu masih ditataran non pandemi. Nanti kita lihatlah," ujarnya. 

Untuk itu dia berharap realisasi vaksinasi di Kabupaten Merangin khususnya desa yang mengikuti Pilkades untuk meningkatkan capaiannya.

Jika nantinya tidak mencapai 70 persen peningkatan hert imunity tersebut maka desa itu terancam tidak mengikuti Pilkades. 

"Semua desa diwajibkan harus mencapai 70 persen realisasi vaksinasi. Kalau tidak akan menjadi pertimbangan bagi Satgas Covid-19 untuk desa itu tidak melaksanakan kegiatan keramaian, termasuk Pilkades," ungkapnya.

Baca juga: Asesmen JPT Pratama Pemkab Merangin Usai, Berikut Nama yang Ikut Seleksi Wawancara

"Disaat hert imunity tidak tercapai 70 persen, bisa jadi Kemendagri tidak merekomendasikan Pilkades di Desa tersebut," ungkapnya. 

Sehingga jika hal itu tidak terlaksana, maka yang merasakan kerugian merupakan masyarakat itu sendiri. Sebab desa akan dijabat oleh pejabat kepala desa yang memiliki kewenangan terbatas. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved