Breaking News:

Beranda Perempuan Jambi Dukung Aturan Permendikbudristek soal PPKS di Perguruan Tinggi

Beranda Perempuan Jambi mendukung Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Sejumlah warga yang tergabung dalam Jakarta Feminis melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Dalam aksinya mereka meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena KUHP yang selama ini dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual dinilai belum dapat melindungi para korban. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beranda Perempuan Jambi, sebagai adalah organisasi non pemerintah yang berkedudukan di Kota Jambi dengan cakupan wilayah kerja di pulau Sumatra mendukung Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Hal ini disampaikan oleh Zubaida, Direktur Beranda Perempuan Jambi saat dikonfirmasi, Senin (15/11/2021).

Zubaida menyebutkan bahwa dukungan ini diberikan pihaknya karena Ia menganggap bahwa Permen tersebut berbasiskan bukti kasus dari laporan.

"Pijakan kami (Beranda Perempuan) mendukung Permen ini karena berbasiskan bukti kasus dari laporan yang pernah kami terima dan beberapa kasus yang pernah ditangani forum pengada layanan di seluruh indonesia," katanya.

Ia menyebutkan bahwa dalam Permen tersebut disebutkan bahasa consent yang bahasa tersebut digunakan pada frasa dalam pidana untuk melihat unsur pemaksaan.

Menurutnya bukan dalam konteks membolehkan zina, atau hubungan yang dilandasi persetujuan.

"Misalnya ada kasus misalnya aparat mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa di proses hukum karena dianggap suka sama suka dalam pacaran, atau dalam relasi dosen dan mahasiswa karena saat itu korban tidak berani melawan," tuturnya.

Padahal menurutnya dalam pacaran atau dalam konteks pacaran yang terjadi pada mahasiswi atau yang dilakukan oleh oknum dosen atau akademisi adalah pemaksaan.

Sebutnya karena tidak semua unsur pemaksaan dapat dilihat karena adanya relasi kuasa.

"Kita pernah ada laporan itu di tahun 2016 lalu. Itu ada dua kasus. Kita gak bisa proses kasusnya karena korban takut untuk bersuara," pungkasnya.

Baca juga: Mengenal Beranda Perempuan Jambi, Aktif Upayakan Pemberdayaan Perempuan di Sumatera

Baca juga: Beranda Perempuan Sadari Peran Penting Tokoh Agama Mengedukasi Soal Kekerasan pada Perempuan

Baca juga: Kekerasan Terhadap Perempuan Marak, Beranda Perempuan Beri Pelatihan Paralegal Pendamping Korban

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved