Breaking News:

Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi akan Dalami Data Konflik Lahan

Pansus konflik lahan DPRD Provinsi Jambi akan melibatkan aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan untuk menyelesaikan sengketa di Jambi.

Penulis: Monang Widyoko | Editor: Teguh Suprayitno
istimewa
Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyankusumo dan anggota mengecek lokasi konflik antara Kelompok Tani Hutan (KTH) Alam Rimbo Lestari dengan PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Sejak Panitia Khusus (Pansus) konflik lahan DPRD Provinsi Jambi dibentuk pada 30 Agustus lalu, Pansus ini sudah mulai melakukan pertemuan dengan berbagai pihak.

Terbaru, pansus akan melibatkan aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan.

Ketua Pansus konflik lahan Wartono Triyankusumo mengatakan pada 6-7 September lalu, pansus telah menggelar rapat bersama OPD dan NGO (aktivis lingkungan).

Dalam tahapan ini pansus melakukan penghimpunan data dari para pihak serta pengalaman dan kendala dalam proses penyelesaian konflik selama keikutsertaan mereka mendampingi masyarakat atau komunitas adat.

“Alhamdulillah, teman-teman NGO menyambut positif keberadaan Pansus Konflik Lahan ini, karena secara nasional konflik lahan di Jambi tergolong tinggi,” ujar Wartono.

Menurut Wartono, pansus akan mendalami data konflik lahan sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di wilayah Provinsi Jambi.

Untuk itu Pansus juga akan mengundang perusahaan-perusahaan terkait nantinya.

Selanjutnya data dari para pihak nantinya akan dikaji dengan melihat secara cermat objek konflik, subjek konflik, pihak yang berkonflik, penyebab terjadinya konflik, akibat konflik dari sisi sosial, lingkungan dan ekonomi, serta proses penanganan dan penyelesaian konflik.

“Data-data itu tentu perlu dilengkapi agar bisa menemukan benang merah persoalan, jadi kita bisa merumuskan solusi dengan tetap melihat regulasi yang ada,” lanjutnya.

Baca juga: Ini Motif Pembunuhan Keji Anak 14 Tahun di Inhu, Pelakunya Tetangga Sendiri

Baca juga: Gubernur Jambi Masih Menunggu Hasil Assessment Pejabat Tinggi Pemprov Jambi

Pansus akan terus melakukan pendalaman dan pembahasan bersama pihak terkait, termasuk narasumber ahli, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) provinsi Jambi dan lintas kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN.

Sebelumnya, pansus juga menerima pengaduan dari kelompok tani dari Kabupaten Tebo dan Sarolangun.

Diungkapkan Wartono, pada prinsipnya Pansus akan menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk ke DPRD maupun saran dan masukan dari NGO.

“Kami sadar, penyelesaian konflik lahan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan kementrian, maka pansus akan bermitra dengan pihak-pihak yang relevan, termasuk kepolisian dan kejaksaan, supaya ditemukan solusi yang tepat,” pungkasnya.

(Tribunjambi.com/Widyoko)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved