Breaking News:

Ahmad Muzani Minta Kader Gerindra di DPRD Desak Kepala Daerah Segera Cairkan Insentif Nakes

Ahmad Muzani meminta kadernya di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota agar mendesak kepala daerah segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan.

Kompas.com/SABRINA ASRIL
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. 

TRIBUNJAMBI.COM - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kadernya di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota agar mendesak kepala daerah segera mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan.

Diketahui, anggaran insentif unguk nakes sebesar Rp 8,85 triliun yang dianggarkan pemerintah baru terealisasi Rp 2,09 triliun.

"Kami menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD Fraksi Gerindra untuk meminta gubernur, bupati, dan walikota untuk segera mencairkan insentif nakes di setiap daerah masing-masing.

Menanyakan perihal kendala pencairan sekaligus membahas bersama-sama percepatan pencairan insentif nakes dengan kepala daerahnya," ujar Muzani dalam keterangannya, Sabtu (24/7/2021).

Menurut dia, insentif itu adalah hak para nakes dan relawan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah menyelamatkan pasien Covid-19.

Kata Muzani, para tenaga kesehatan rela tidak pulang, mereka bekerja bertaruh nyawa, kerja-kerja mereka atas dasar kemanusiaan.

"Maka pencairan insentif bagi nakes merupakan suatu hal yang patut untuk disegerakan," katanya.

Menurut Muzani, insentif nakes juga dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan optimisme dan semangat nakes yang bekerja.

Terlebih pandemi covid19 sudah berjalan hampir dua tahun, tentu pelayanan kesehatan bagi nakes dan rumah sakit harus mendapat apresiasi dengan mempercepat pencairan insentif, bukan justru terhambat.

Baca juga: Nasib 6 Pegawai KPK yang Tak Ikut Diklat Bersama Kemhan, Nurul Ghufron Bilang Begini

Baca juga: 3.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan Kawal Aksi Jokowi End Game

Baca juga: Tagar Presiden Terburuk dalam Sejarah Jadi Trending di Twitter, Jokowi?

"Insentif nakes merupakan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan rumah sakit selama hampir dua tahun pandemi berjalan, seperti penambahan rumah sakit darurat, tempat tidur hingga relawan. Maka, terlambatnya insentif ini harus direspons segera, karena itu merupakan hak nakes," ujar Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI itu.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved