Breaking News:

3.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan Kawal Aksi Jokowi End Game

Ribuan aparat dikerahkan setelah seruan aksi demo "Jokowi End Game" beredar lewat pesan berantai.

Sumber: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Ilustrasi: Polisi mengamankan aksi unjuk rasa di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA- Ribuan aparat dikerahkan setelah seruan aksi demo "Jokowi End Game" beredar lewat pesan berantai.

Sebanyak 3.385 personel gabungan TNI-Polri disiapkan untuk mengawal dan mengamankan demo yang dikabarkan digelar hari ini, Sabtu (24/7/2021).

"Ada 3.385 orang siap mengamankan demo," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Pol Marsudianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Marsudianto mengatakan, personel pengamanan tersebut akan ditempatkan di dua lokasi yang akan menjadi titik lokasi digelarnya aksi demonstrasi.

"Personel dikerahkan di sekitar Monas dan DPR," katanya.

Selain personel pengamanan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah mengerahkan 350 orang personel polisi lalu lintas untuk mengawal kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

Baca juga: Aksi Nasional Jokowi End Game, Polda Metro Jaya: Rumah Sakit, Kuburan Sudah Penuh!

Baca juga: Nasib 6 Pegawai KPK yang Tak Ikut Diklat Bersama Kemhan, Nurul Ghufron Bilang Begini

Baca juga: Tagar Presiden Terburuk dalam Sejarah Jadi Trending di Twitter, Jokowi?

Seruan Demo Jokowi End Game

Adapun sebuah seruan aksi nasional menuntut Presiden Joko Widodo bertajuk "Jokowi End Game" untuk menolak PPKM beredar di aplikasi pesan singkat.

Seruan aksi demo melalui pamflet itu beredar dengan narasi mengajak seluruh elemen masyarakat menolak PPKM pada Sabtu (24/7/2021).

Aksi itu disebut akan digelar dengan berjalan dari Glodok menuju Istana Negara.

Polda Metro Jaya sebelumnya mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait PPKM.

Polda Metro memahami bahwa masyarakat sangat mengharapkan relaksasi kebijakan PPKM, namun jika masyarakat terus melanggar protokol kesehatan, seperti membuat kerumunan, yang akan berpotensi memicu lonjakan angka positif Covid-19, maka sulit bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi PPKM.

"Bagaimana kita bisa relaksasi, kalau ada kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan rumah sakit, kuburan, sudah penuh," kata kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya.

Yusri juga mengatakan, Polda Metro Jaya akan mengakomodir penyampaian pendapat pihak yang ingin menyampaikan pendapat sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19.

"Silakan, kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro atau ke instansi terkait, akan kita terima secara bijak agar kita bisa hindari kerumunan, supaya jangan jadi klaster lagi," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved