Ali Ngabalin Minta BEM UI Beri Solusi Usai Sebut Jokowi The King of Lip Service
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan kembali mengungkit kritik BRM UI yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo.
lihat foto
Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menyebut Presiden Joko Widodo kerap kali inkonsisten antara pernyataan dan tindakan yang diambilnya.
"Sudah banyak sebenarnya, bagaimana inkonsistensi antara pernyataan beliau sebagai presiden dengan kebijakan," ujar Leon dalam diskusi virtual, dikutip dari kanal Youtube Sahabat ICW, Jumat (2/7/2021).
Misalnya, kata Leon, inkonsistensi itu tampak ketika pernyataan dan kebijakan berbeda dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi.
Presiden berulang kali menyatakan akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pemberantasan kasus korupsi di Tanah Air.
Namun, yang terjadi adalah presiden justru menyetujui Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Padahal, kata Leon, upaya revisi UU tersebut mendapat kecaman keras dari masyarakat.
Menurutnya, jika berniat menguatkan KPK, seharusnya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).
"Banyak sekali sebenarnya sudah didesak oleh elemen-elemen gerakan, tapi beliau tak mau menerbitkan Perppu, di sini ada kontradiksi," tegas Leon.
Baca juga: Salat Idul Adha Berjamaah di Masjid Hanya Boleh di Zona Kuning dan Hijau, MUI Beberkan Alasannya
Leon menyebut inkonsistensi ini lah yang kemudian BEM UI menyematkan "Jokowi: The King of Lip Service".
"Itu sebenarnya alasan kenapa kami sebut sebagai lip of service," imbuh dia.
Sebelumnya, BEM UI mempublikasikan postingan berjudul Jokowi: The King of Lip Service. Di mana foto Jokowi terlihat tengah mengenakan sebuah mahkota.
Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap kali mengobral janji.
Selain itu, postingan itu juga menyindir berbedanya antara janji dan keputusan yang diambil Jokowi. Mulai terkait rindu demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.
