Reaksi Elite Partai Soal Wacana Presiden 3 Periode, Muncul Komunitas Jokowi-Prabowo 2024

TRIBUNJAMBI.COM - Lagi-lagi kembali ramai wacana presiden tiga periode dan menjadi bahasan setelah munculnya Komunitas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024.

Satu di antara adalah penggagas komunitas ini adalah Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, yang menjabat sebagai Penasihat Komunitas Jok-Pro 2024.

Dari komunitas itu baru saja meresmikan Kantor Sekretarias Nasional mereka di Jakarta Selatan pada Sabtu (19/6/2021)

Diketahui, pada Maret 2021 lalu, Qodari juga mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024.

Bukan tanpa alasan, usulan itu diajukan Qodari untuk menghindari polarisasi di tengah masyarakat.

"Saya deklarator Jokowi-Prabowo pada 2024 untuk menghindari polarisasi," ujar Qodari saat diwawancara di Kompas TV, Selasa (16/3/2021).

Usulan itu juga ia ungkapkan saat menghadiri program Mata Najwa pada Kamis (18/3/2021).

Dilansir Tribunnews, Qodari pun datang mengenakan kaus bergambar Jokowi dan Prabowo.

Saat itu, Qodari turut mengatakan Jokowi dan Prabowo telah menjadi imajinasi politik masyarakat Indonesia.

"Terus terang saya bukan ngomongin tiga periode, saya bicara mengenai Jokowi dan Prabowo, yang kebetulan pada saat ini dan selama ini, menjadi imajinasi politik orang Indonesia tentang siapa tokoh yang layak memimpin bangsa ini," ungkapnya.

Terkait deklarasi tersebut dan peresmian Kantor Seknas Komunitas Jok-Pro 2024, nama Qodari menjadi trending topik di Twitter pada Minggu (20/6/2021).

Banyak yang menilai Qodari telah melanggar konstitusi terkait wacana presiden tiga periode.

Tak hanya itu, sejumlah pihak pun bereaksi atas isu tersebut.

Baca juga: Gaduh Jokowi Tiga Periode, Denny Siregar Justru Blak-blakan Menolak, Arief Poyuono Jawab Begini

Baca juga: Profil Muhammad Qodari Dukung Jokowi 3 Periode Sama Prabowo, Hastag Tangkap Qodari Trending Twitter

Baca juga: Arief Poyuono Dukung Jokowi 3 Periode, Denny Siregar: Ada yang Mainkan Politik Identitas

1. Pihak Istana

Melalui Juru Bicara (Jubir) Presiden, Fadjroel Rachman, Istana mengatakan bahwa Jokowi akan tegak lurus terhadap konstitusi UUD 1945 dan amanat reformasi 1998.

Hal ini juga ia sampaikan usai poster undangan yang mengatasnamakan Komunitas Jok-Pro 2024 beredar luas.

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap reformasi 1998," ujar Fadjroel saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (19/6/2021).

Menurut Fadjroel, sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama menyebutkan bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Ia pun mengingatkan sikap penolakan Jokowi itu soal wacana presiden tiga periode.

Pada 2 Februari 2019, Jokowi pun pernah menyatakan penolakannya yang pertama.

Kala itu, Jokowi juga menyinggung ada pihak yang ingin menjerumuskannya melalui wacana presiden tiga periode.

"Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi.

Penolakan kedua itu disampaikan Jokowi pada 15 Maret 2021.

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama."

"Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," ungkap Fadjroel kembali mengutip pernyataan Jokowi.

2. Partai Kebangkitan bangsa (PKB)

Saat ditanya mengenai munculnya Komunitas Jok-Pro 2024, Ketua DPP PKB, Daniel Johan, yang juga anggota Komisi IV DPR RI, meminta masyarakat agar menganggap hal tersebut sebagai aspirasi normal.

Meski begitu, ia juga mengingatkan Jokowi sudah pernah menolak wacana presiden tiga periode tersebut.

Daniel pun menilai sikap penolakan tersebut bisa menjadi pegangan bagi setiap pendukung Jokowi.

"Tapi kan Presiden Jokowi sudah sampaikan menolak wacana presiden tiga periode. Beliau tegak lurus dengan konstitusi dan amanat reformasi," ucap dia, Sabtu (19/6/2021), dikutip dari Kompas.com.

"Jadi saya rasa ini bisa menjadi pegangan bagi segenap pendukungnya," katanya.

Baca juga: Kades Batu Empang Sebut Warga Gotong Jenazah di Dusun Sekeledi Bukan Kali Pertama Terjadi

Baca juga: Tugu Keris Siginjai Sepi Usai Walikota Jambi Keluarkan Instruksi Tutup Area Publik

Baca juga: Lima Halte Sungai di Tanjabbar Rusak Berat, Dinas Perhubungan Sebut Estimasi Perbaikan Rp 500 Juta

3. Partai Bulan Bintang (PBB)

Senada dengan Daniel Johan, Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Ferry Noor, menilai wacana presiden tiga periode yang diusung Komunitas Jok-Pro 2024 adalah usulan biasa.

Mengutip Kompas.com, ia menganggap hal tersebut sah-sah saja selama tak melanggar UUD 1945.

"Itu sah-sah saja selagi tidak melanggar UU. Tapi sekarang ini kan hasil amandemen yang lalu, yang sudah dilakukan pada saat reformasi, itu kan membatasi masa jabatan presiden dua periode."

"Nah, kalau wacana tiga periode ini mau dilakukan oleh Jok-Pro, silakan saja. Tapi mereka tidak boleh menabrak undang-undang," bebernya, Sabtu (19/6/2021).

Lebih lanjut, Afriansyah turut mengatakan Komunitas Jok-Pro 2024 bisa saja mengajukan wacana tersebut ke pihak yang berwenang mengamandemen UUD, jika memang ingin Jokowi menjabat tiga periode.

Namun, sebagai aktivis 1990-an, ia tak setuju jika presiden menjabat selama tiga periode.

"Sebagai tokoh atau aktivis 1990-an, kita ini menolak rezim Soeharto. Saya juga sepakat untuk membatasi periode masa pemerintahan dua periode saja," ucapnya.

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sebagai partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, PPP menyampaikan akan tetap taat pada konstitusi amandemen UUD 1945 yang menyebut masa jabatan presiden hanya dua periode.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, saat menanggapi soal Komunitas Jok-Pro 2024.

"Kalau ditanya bagaimana sikap PPP, maka PPP punya sikap sejauh ini ingin taat berkonstitusi saja yaitu masa jabatan presiden dua periode saja," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/6/2021).

Ia juga mengingatkan, selama ini Jokowi sudah pernah menyatakan sikap penolakan terkait wacana presiden tiga periode.

"Saya kira, publik masih ingat ketegasan sikap beliau sebagai presiden terkait itu. Beliau ingin taat konstitusi yakni menjabat dua periode saja," ucapnya.

"Beliau malah sampai mengatakan bahwa pihak yang menggelindingkan wacana presiden tiga periode itu ingin menampar dan menjerumuskannya. Pandangan PPP sejauh ini sama dengan beliau," tambahnya.

Karena itu, ia meminta agar semua pihak dapat menyikapi munculnya Komunitas Jok-Pro 2024 sebagai bagian dari dinamika dan ekspresi berdemokrasi.

5. Partai Demokrat

Terkait pembentukan organisasi relawan Komunitas Jok-Pro 2024, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan Indonesia tak hanya memiliki Jokowi dan Prabowo Subianto saja.

Masih banyak tokoh lain, yang menurutnya pantas maju pada Pemilu mendatang, seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo dari deretan kepala daerah.

Lalu, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kalangan pemimpin partai politik.

Dilansir Tribunnews, Herzaky turut mengatakan jika Jokowi-Prabowo diusung pada Pilpres 2024, maka Indonesia tak akan memiliki kemajuan sejak 2014 silam.

Pasalnya, kata Herzaky, kontestasi politik antar Jokowi dan Prabowo pernah memunculkan polarisasi di masyarakat.

"Kenyataannya, sejak 2014, kontestasi antar keduanya malah membelah masyarakat. Memunculkan polarisasi dan luka mendalam di masyarakat, yang belum pernah kita alami di era-era sebelumnya."

"Kalau kemudian kita menyerahkan nasib Indonesia kembali kepada keduanya, seakan-akan Indonesia ini berhenti bergerak dan tidak ada kemajuan sejak 2014," paparnya, Minggu (20/6/2021).

Karena itu, Herzaky kembali mengingatkan pernyataan Jokowi yang menolak tegas wacana presiden tiga periode.

"Presiden Joko Widodo telah mendapatkan kesempatan selama dua periode sesuai dengan amanah konstitusi. Kita doakan dan kita dukung beliau agar dapat menuntaskan tanggung jawabnya dengan baik sampai dengan 2024."

"Beliau sendiri sudah berulang kali menolak adanya rencana tiga periode. Tentunya penolakan beliau ini bukan basa-basi apalagi lip service belaka."

"Janganlah beliau kemudian dijebak, dipancing-pancing, untuk mengamputasi demokrasi kita dan menghancurkan cita-cita reformasi," ungkapnya.

Baca artikel Wacana Presiden 3 Periode lainnya

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Wahyu Gilang Putranto/Vincentius Jyestha, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya, KompasTV/Iman Firdaus

SUMBER: TRIBUNNEWS