Breaking News:

Berita Kota Jambi

Sekda Provinsi Jambi Fasilitasi Tindak Lanjut Penyelesaian Aset Kerinci dan Sungai Penuh

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Sudirman, SH, MH memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian aset Pemkab Kerinci dengan Kota Sungai Penuh.

Penulis: Zulkipli | Editor: Nani Rachmaini
TRIBUNJAMBI/ZULKIFLI AZIS
Sekda Provinsi Jambi Fasilitasi Tindak Lanjut Penyelesaian Aset Kerinci dan Sungai Penuh 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Sudirman, SH, MH memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian aset Pemkab Kerinci dengan Kota Sungai Penuh.

Untuk menyelesaikan aset ini Sekda memimpin langsung Rapat tindak lanjut Penyelesaian Aset Personil Pembiayaan sarana Prasarana dan Dokumen (P3D) Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, di ruang Utama Kantor Bupati Kerinci, Kamis (17/06/2021).

Dalam rapat pembahasan aset turut dihadiri Kasatgas KPK Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah Maruli Tua Manurung, Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, Walikota Sungai Penuh Serta sejumlah pejabat Pemprov dan Pemkab Kerinci serta Kota Sungai Penuh.

Dalam rapat tersebut Sekda mengemukakan bahwa dalam penyerahan asset, semua harus mengetahui aturan yang berlaku agar tidak menjadi kesalahan di kemudian hari.

Sekda juga mendengarkan masukan dan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti agar didalam penyerahan aset tidak menjadi kesalahan.

Tiga langkah yang disampaikan dalan rapat tersebut adalah, pertama, serah terima aset juga dikalungi pinjam pakai aset, kedua, pencatatan dari Kerinci, menghapus aset yang diserahkan dan Kota Sungai Penuh harus mencatat , seluruh aset yang diserahkan. Ketiga, penyelesaian ini harus sesuai dengan regulasi dan mempedomani KPK.

Sebelumnya, setelah melalui proses yang panjang dan waktu yang lama, akhirnya Bapati Kerinci Dr.H.Adi Rozal dan Wali Kota Sungai Penuh Prof.Dr.H.Asafri Jaya Bakri menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Penandatanganan berita acara tersebut dilaksanakan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kamis (15/4/2021) lalu.

KPK mengudang Pj.Gubernur Jambi, Bupati Kerinci, dan Wali Kota Sungai Penuh, setelah Pj.Gubernur Jambi menyurati KPK pada 3 Maret 2021 untuk menindaklanjuti peyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pj.Gubernur Jambi menginginkan urusan penyerahan aset tersebut diselesaikan secepatnya, berdasarkan aturan perundanng-undangan yang berlaku.

Kota Sungai Penuh dibentuk/lahir pada tahun 2008, pemekaran dari Kabupaten Kerinci melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Dalam pasal 13 Undang Nomor 25 Tahun 2008 dinyatakan: Ayat (3), Penyerahan aset dan dokumen dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota, Ayat (5), Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi.

Dalam penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya, diantaranya menyurati Kementerian Dalam Negeri RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat memfasilitasi penyelesaian penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan surat Gubernur Jambi Nomor 4163/SETDA.PEM-OTDA-2.1/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Penyelesaian Penyerahan Aset.

Selanjutnya, menindaklanjuti Rapat Koordinasi tanggal 15 Mei 2020 antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Koordinator Wilayah 7 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Jambi menyurati Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh sesuai dengan surat Nomor S-1243/SETDA.PEM-OTDA-2.1/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 :
Bupati Kerinci dan Wali Kota Sungai Penuh untuk segera menyampaikan Daftar Inventarisasi aset yang telah dan yang akan diserah terimakan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Provinsi Jambi
Daftar Inventarisasi Aset dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi paling lambat tanggal 20 Mei 2020

Namun, dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 30 Desember 2019, memohon uji materiil atas ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 25 November 2020, MK Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Meskipun berita acara serah terima aset telah ditandatangani oleh Bupati Kerinci dan Wali Kota Sungai Penuh, disaksikan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Muryanto, Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri Drs.Maddaremmeng,M.Si, dan Pj.Gubernur Jambi Dr.hari Nur Cahya Murni, dalam berita acara itu dinyatakan bahwa Pemerintah Kerinci bisa meminjam pakai dari Pemerintah Kota Sungai Penuh, dan penyerahan fisik akan dilaksanakan paling lambat tanggal 21 Juni 2021.

Baca juga: Empat Eks Anggota DPRD Provinsi Jambi Nyusul Zumi Zola ke Penjara, Ikut Keseret Suap Ketok Palu

Baca juga: Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih akan Dilantik, Tokoh Agama Batanghari Ungkap Harapan

Baca juga: WAWANCARA EKSKLUSIF Kepala SPN Noveriko Siregar Di SPN Saat Pandemi Semua Harus dengan Prokes

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved