Konflik Orang Rimba dengan PT SAL Dimediasi Komnas HAM, Minta Pemerintah Tidak Diam Lihat Derita SAD
Selora seolah tak mampu menahan kegelisahan hatinya saat bertemu dengan para pejabat Negara, di Sarolangun, Provinsi Jambi
Penulis: Suang Sitanggang | Editor: Fitri Amalia
lihat foto
Dalam laporan Daemeter menyebutkan memang ada Orang Rimba yang berada di dalam PT SAL dan untuk keberadaan mereka, direkomendasikan untuk kemungkinan pemberian lahan penghidupan.
Pun demikian juga dengan kajian yang dilakukan oleh Human Rights Watch, lembaga internasional yang konsen pada isu-isu hak azazi manusia.
Pada penelitian yang dilakukan 2018 lalu, HRW berkesimpulan perkebunan sawit telah menghilangkan sumber kehidupan masyarakat adat yang ada di dalamanya.
Dengan adanya analisis ini, Orang Rimba akhirnya mengadukan nasib mereka kepada Komisi Hak Azazi Manusia, pada 2019 lalu.
Untuk memediasi ini, Komnas Ham sudah melakukan penggalian data ke lapangan, dan melihat langsung kehidupan Orang Rimba.
Sebagai tindak lanjutnya, Komnas HAM mengajak Wamen ATR BPN, Deputi II KSP dan Anggota DPD RI untuk memediasi pertemuan ini, dengan langsung mengunjungi Orang Rimba diperkebunan sawit PT SAL Rabu lalu.
Menanggapi Orang Rimba Sandra Moniaga menyebutkan, Komnas Ham akan mengupayakan penyelesaian terbaik untuk Orang Rimba.
“Komnas HAM kan sifatnya mediasi, jadi ini kita lakukan dalam rangka mencari penyelesaian masalah Orang Rimba,” katanya.
Wamen ATR BPN Surya Candra dalam pertemuan ini terlihat irit bicara.
Dalam menjawab singkat keluhan Orang Rimba, Surya menyebutkan pihaknya akan mendiskusikan lebih lanjut keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Orang Rimba.
“Mungkin tidak semuanya bisa dipenuhi, tapi kami berkomitmen untuk mencari jalan terbaik, sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Sepulang dari sini saya akan laporkan ke Mentri dan juga mendiskusikannya dengan bupati dan Gubernur Jambi,” kata Surya.
Wakil Bupati Sarolangun Hillalatur Badri yang juga hadir dalam kunjungan tersebut mengatakan bahwa Sarolangun merupakan konsentrasi terbesar Orang Rimba.
Sejak kunjungan Presiden ke Air Hitam 2015 silam pihaknya terus beupaya untuk menyelesaian persoalan Orang Rimba.
“Kami sudah bangunkan rumah untuk mereka, lengkap dengan sarana prasaranya, tapi itu baru untuk 52 kk,” kata Hilal.
Ia menyebutkan pembangunan perkampungan di Lubuk Jering dan lokasinya cukup jauh dari kelompok yang meminta tuntutan, saat ini sudah dihuni oleh Orang Rimba lainnya.
“Karena keterbatasan kami, maka hari ini kita minta pandangan dari Pak Wamen bagaimana baiknya dengan masyarakat kita suku anak dalam,” lanjut Hilal.
