Wajar Jokowi Berkomunikasi dengan AHY

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai wajar saja Presiden Joko Widodo berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait polemik yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)Moeldoko.

AHY tengah melakukan safari politik dengan bertemu sejumlah tokoh nasional, menyusul berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) pada 5 Maret lalu. Dalam kongres itu, Moeldoko didaulat sebagai ketua umum partai.

AHY telah bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. AHY juga dikabarkan telah bertemu dengan Presiden Jokowi serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membicarakan persoalan yang sama.

"Wajar saja Pak Presiden berkomunikasi dengan ketua umum partai. Apalagi seperti kata Pak Mahfud MD, Ketua Umum Partai Demokrat adalah AHY. Kalau Pak Jokowi berkomunikasi dengan Mas AHY, ya wajar-wajar saja. Tapi saya tidak tahu," ujar Andi, saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Senin (15/3).

Menurut Andi, hubungan antara AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjalin cukup baik.

Baca juga: Jadwal Wakil Indonesia di All England 2021 Ada Kejutan buat Ahsan/Hendra dan Marcus/Kevin

Baca juga: Lucinta Luna Tak Punya Uang Hingga Jual Banyak Barang Pribadi Untuk Bertahan Hidup Saat Dipenjara

Baca juga: INI Kalender MotoGP 2021 hingga Seri Sirkuit Mandalika, Simak Jadwal Live Streaming MotoGP Qatar

"Tidak ada masalah, terbuka sekali kemungkinan Pak SBY dan Pak Jokowi berkomunikasi melalui surat misalnya. Itu bisa saja terjadi," katanya.

Berikut petikan wawancara Tribun Network dengan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng terkait polemik di Partai Demokrat akhir-akhir ini:

Apa sebenarnya yang terjadi di Partai Demokrat?

Sebenarnya kami kaget juga karena ada laporan-laporan bahwa kader-kader kami bertemu dengan Pak Moeldoko, lalu bicara KLB. Jauh sebelum Ketua Umum AHY melakukan konperensi pers.

Ada pertemuan berikutnya, Jhoni Allen Marbun dan salah satu wakil ketua umum di Partai Demokrat yang dipertemukan bertiga dengan Pak Moeldoko. Dirayu untuk mendukung KLB, tetapi kemudian tidak terayu.

Kita tahu betul Pak Moeldoko seorang KSP. Elemen kekuasaan sedang melakukan intervensi mengambil alih, mendongkel. Saya bilang membegal kepemimpinan yang sah di Partai Demokrat. Dan ternyata benar, walaupun awalnya dia bilang ngopi-ngopi, dagelan, foto-foto. Ternyata betul, dia ingin menjadi ketua umum dari KLB abal-abal, tentu saja ketua umum abal-abal juga.

Jadi intinya, tentu saja kita mengantisipasi itu, dan kita buka ke publik supaya publik tahu perilaku kekuasaan semacam ini, tidak bisa dibiarkan. Kita sedang mengantisipasi apa skenario mereka.

Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan KLB itu dalam 30 hari. Dan tentu saja kita tahu tidak memenuhi syarat karena tidak ada DPD, DPC. Harus ada 2/3 ketua DPD, separuh ketua DPC, ada persetujuan dari ketua majelis tinggi atau diusulkan ketua majelis tinggi.

Bagaimana Peluang mereka mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM?

Kalau berdasarkan hokum, rasanya tidak mungkin. Kalau politik, saya tidak tahu. Karena ada sisi politik, ada sisi hukum. Karena ini masuk ranah hukum, makanya kami ke Kementerian Hukum dan HAM, bertemu dengan Dirjen AHU yang mengurusi pendaftaran partai politik, dan memberikan berbagai macam berkas untuk memudahkan Kementerian Hukum dan HAM.